Garut/Jawa Barat, koranpemberitankorupsi.id
Sangat disayangkan dengan adanya program BOP, dan dugaan 10% setor ke pengurus forum Kabupaten, ini bantah oleh salah satu pengelola PKBM, inisial D mengatakan, “bukan begitu kang dan bukan dipotong tetapi setiap lembaga iuran bersama sebesar 10% dengan rincian ,untuk forum PKBM kabupaten 8,5% dan komisariat 1,5 % dan disetorkan tidak sekaligus tetapi bertahap sesuai pendapatan PKBM”, ucap inisial D salah satu pengelola PKBM. Ales ketua forum Kabupaten Karawang saat di konfirmasi via te Whatsap mengatakan, “kang itu hanya bahasa di bawah kang”, dengan nada singkat menjawabnya.
Pengurus lama juga berpendapat bahwa secara regulasi bahasa iuran itu tidak ada, “ya kalau iuran memang saya iuran setiap bulan ke komisariat sebesar 200 ribu, tetapi kalau iuran bersama ke forum PKBM kabupaten yang 8,5% kami tidak ikut iuran”, kata pengurus lama.
Dari informasi di atas, terdapat dugaan bancakan korupsi. Awak media yang bersilaturahmi ke Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang, bidang terkait dan bertemu dengan Kabid dan Pak Kasi berkomentar, “terimakasih informasi nya, kami akan tindak lanjuti untuk melakukan pembinaan, agar pengurus baru dan pengurus lama bersinergi bersama sama mengelolah anggaran BOP dengan baik, apabila pengurus baru dan lama masih bersiteruh terus maka kami dinas akan evaluasi programnya untuk tahun depan”.
Kabid PNF menambahkan, “bahwa kami tahu informasi terkait 8,5% untuk forum kabupaten dan 1,5% untuk komisariat baru sekarang, kalau akang tidak infokan kami bidang tidak tahu, apa lagi mengenai 5% sama sekali kami tidak tahu, sekali lagi terima kasih infonya”, tutup Kabid.
Undang-undang yang mengatur gratifikasi adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
