Jakarta — MediaViral.co
Aparat Penegak Hukum (APH) menyerukan pentingnya peran media dalam melakukan kontrol sosial terhadap kinerja lembaga penegak hukum. Namun demikian, APH menegaskan bahwa pengawasan yang ideal hanya bisa dilakukan oleh media dan wartawan yang benar-benar independen serta tidak menerima pendanaan dari anggaran negara.
“Kalau APH meminta dikontrol, maka kontrol itu harus datang dari media yang netral — bukan dari media yang dibiayai oleh negara. Karena media yang menerima anggaran pemerintah umumnya enggan mengungkap fakta yang sebenarnya,” ujar salah satu pejabat senior APH yang enggan disebut namanya, Senin (11/11/2025).
Menurutnya, wartawan dan media yang menggantungkan hidup dari dana hibah pemerintah, Kominfo, atau Kesbangpol, rentan kehilangan independensi dan keberaniannya dalam memberitakan kinerja pejabat publik. “Mereka bisa saja menjadi semacam perpanjangan tangan humas pemerintah, bukan lagi watchdog masyarakat,” tegasnya.
Ia menilai, kemitraan antara lembaga hukum dan media tetap penting, namun harus dibangun di atas asas profesionalisme dan kebebasan pers. APH mengakui, kontrol yang dilakukan media independen justru dapat membantu memperbaiki sistem kerja lembaga hukum secara konstruktif.
“Kalau mau dikontrol dengan benar, maka mintalah bantuan dari media yang berdiri di atas kebenaran, bukan di bawah bayang-bayang kepentingan anggaran. Itulah bentuk transparansi dan tanggung jawab publik yang sesungguhnya,” ungkapnya.
Sejumlah pengamat juga mendukung pandangan tersebut. Pemerhati komunikasi publik, Dr. Hendri Prasetyo, menyebut bahwa relasi media dan pemerintah memang harus dijaga agar tidak menimbulkan ketergantungan. “Pers adalah pilar keempat demokrasi. Ketika ia dibiayai oleh pihak yang seharusnya diawasi, maka fungsi kontrolnya lumpuh,” katanya.
Dengan demikian, sinergi antara APH dan media diharapkan tetap berjalan, namun dengan prinsip yang jelas: kebebasan pers bukan untuk dijinakkan, melainkan untuk menjaga integritas dan keadilan publik. (mediaviral.co)
