Revitalisasi Sekolah se-Lampung Didesak Diaudit Total, Dugaan Setoran ke Dinas Pendidikan Jadi Sorotan

Lampung — MediaViral.co

Masyarakat meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh bangunan program revitalisasi satuan pendidikan di Provinsi Lampung pada tahun 2026. Pemeriksaan diharapkan mencakup seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, hingga sekolah sederajat, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.

Permintaan tersebut muncul karena adanya dugaan masalah dalam pelaksanaan pembangunan, mulai dari sistem pengerjaan yang dipihakketigakan, kualitas bangunan yang dipertanyakan, hingga dugaan ketidaksesuaian volume pekerjaan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Selain itu, muncul dugaan adanya permintaan setoran atau fee sebesar 10 hingga 20 persen dari nilai anggaran pembangunan. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa sebagian pekerjaan dilaksanakan langsung oleh kepala sekolah, tetapi diduga tetap diwajibkan menyetorkan sejumlah uang kepada pihak tertentu di lingkungan dinas pendidikan.

Dugaan tersebut juga dikaitkan dengan perintah kepala daerah. Namun, informasi mengenai permintaan fee dan dugaan keterlibatan pihak-pihak terkait perlu ditelusuri serta dibuktikan melalui pemeriksaan dan keterangan resmi.

BPK Diminta Periksa Kualitas Bangunan

Masyarakat berharap BPK tidak hanya memeriksa laporan penggunaan anggaran, tetapi juga turun langsung ke lapangan untuk memeriksa kondisi fisik bangunan.

Pemeriksaan perlu mencakup volume pekerjaan, kubikasi material, kualitas bahan bangunan, serta kesesuaian hasil pekerjaan dengan RAB dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.

Jika ditemukan kekurangan volume, kualitas bangunan yang tidak sesuai, atau penyimpangan penggunaan anggaran, masyarakat meminta agar temuan tersebut ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BPK juga diharapkan memeriksa proses pelaksanaan pembangunan, termasuk mekanisme penunjukan pihak ketiga dan pekerjaan yang dilaksanakan langsung oleh kepala sekolah.

Presiden dan Kementerian Pendidikan Diminta Memberikan Perhatian

Masyarakat juga meminta Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di Provinsi Lampung.

Pengawasan diharapkan dilakukan terhadap seluruh proyek revitalisasi sekolah, baik yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota.

Dugaan permintaan fee sebesar 10 hingga 20 persen dari nilai anggaran juga perlu ditelusuri secara menyeluruh. Apabila dugaan tersebut terbukti, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum.

Program revitalisasi sekolah seharusnya digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas sarana pendidikan, bukan justru menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya.

Anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan sekolah harus benar-benar digunakan sesuai peruntukannya agar peserta didik dapat menikmati fasilitas pendidikan yang aman, layak, dan berkualitas.

Masyarakat Menunggu Hasil Pemeriksaan

Masyarakat berharap pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan objektif agar kondisi sebenarnya dari pelaksanaan program revitalisasi sekolah di Lampung dapat diketahui.

Dugaan mengenai ketidaksesuaian volume pekerjaan, kualitas bangunan, serta permintaan fee harus diperiksa berdasarkan dokumen anggaran, kondisi fisik bangunan, dan keterangan pihak-pihak terkait.

Hingga berita ini disusun, dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Pihak dinas pendidikan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, serta pihak lain yang disebut dalam informasi tersebut, perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab.

Masyarakat menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran pembangunan sekolah harus dapat dipertanggungjawabkan. Jika ditemukan penyimpangan, penanganannya harus dilakukan sesuai hukum agar program revitalisasi benar-benar memberikan manfaat bagi dunia pendidikan dan masyarakat di Provinsi Lampung. (mediaviral.co)