KEDIRI/JAWA TIMUR, KORANPEMBERITAANKORUPSI.ID
Skal menjadi beban bagi orang tua yang tidak mampu. Dalam era pendidikan yang semakin maju, biaya pendidikan menjadi salah satu faktor utama yang harus dipertimbangkan oleh orang tua. Tidak jarang, biaya sekolah yang tinggi membuat orang tua yang tidak mampu merasa terbebani dan sulit untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka.
Seperti halnya Beberapa orangtua siswa SMPN 6 Kota Kediri dihadapkan pada beban finansial yang cukup berat .banyaknya iuran yang selalu menggunakan kepanjangan tangan Yaitu Komite ataupun Pagos,meski dalam rapat menyetujui dikarenakan tidak ada pilihan selain mengikuti mayoriras agar mental anak terjaga dan akhirnya memicu kesenjangan sosial.
Hal ini jelas sangat membebani orangtua, terutama mereka yang berada dalam kondisi ekonomi yang sulit. Pendidikan seharusnya menjadi hak semua anak, tanpa memandang latar belakang finansial mereka dan tidak menciptatkan pembeda bagi si mampu dan kurang mampu.
Pendidikan adalah investasi masa depan anak-anak kita, namun dengan adanya pungutan – pungutan dengan berbagai modus mulai dari baju olah raga ,iuran pagos, disntalis dll. Orangtua yang kurang mampu menjadi terbebani secara finansial. Mereka harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, sementara juga harus memikirkan biaya pendidikan anak-anak mereka.
Awak media menampung keluhan orang tua dan meminta keterangan pihak sekolah,selalu alasan klise yang di dapat bahwa sebelumnya orang tua diberikan polling angket, pilihan tujuan wisata dan pilihan tidak ikut. Apabila yang tidak ikut minoritas, akan dilakukan opsi lainnya,selalu dan selalu seperti itu,tanpa kajian output dari skal dan solusi terhadap permasalahan yang selalu jadi polemik.
Sekolah seringkali memberikan alasan bahwa ada opsi pilihan bagi orang tua yang tidak mampu. Namun, apakah opsi tersebut benar-benar solusi yang efektif? Seharusnya, kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan lembaga pendidikan haruslah menjadi solusi utama, bukan sekadar opsi pilihan. Dengan demikian, orang tua yang tidak mampu tidak perlu merasa rendah diri karena tidak dapat memenuhi biaya sekolah yang tinggi.
Saat di konfirmasi pihak sekolah melalui Budi menyampaikan bahwa hal ini belum final. Budi juga menjelaskan bahwa program SKAl tersebut ada tiga pilah .imbuhnya ( Senin,19/08/24 )
Lucu memang karena Disisi lain beberapa wali murid menerangkan bahwa sudah ada nominal dan di bahas di grup pagos dengan agenda SKAl 25-30 Oktober.
Atas permasalahan ini apakah pemerintah dan dinas pendidikan akan tutup mata,tidak memberikan tindakan tegas,agar tidak ada lagi walimurid yang terbeani dengan pungutan pungutan dan salah satunya SKAL
menyikapi keluhan dan pengaduan tersebut organisasi Aliansi Wartawan Sejawa Timur (AWAS) bersama LSM akan bersurat sampai dengan kementrian pendidikan.
Noer khalifah Ketua Aliansi Angkat bicara “Pemerintah dan pihak terkait perlu memberikan perhatian serius terhadap masalah pungutan – pungutan di sekolah salah satunya SKAL, Karena hal dan keluhan seperti ini semacam ice berg dan selalu beralibi bahwa itu kesepakatan,tapi faktanya banyak wali murid yang berkeluh kesah.
Keberadaan opsi pilihan sekolah bagi orang tua yang tidak mampu seharusnya tidak menjadi solusi utama. Pemerintah dan lembaga pendidikan haruslah mengambil langkah-langkah kebijakan yang berpihak kepada orang tua yang tidak mampu, Dengan demikian, semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa harus terbebani oleh biaya yang tinggi.
Dalam situasi saat ini, banyak orang tua yang tidak mampu merasa rendah diri karena tidak dapat memenuhi biaya sekolah yang tinggi. Hal ini sangat disayangkan, karena setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa memandang latar belakang ekonomi keluarga. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga pendidikan untuk mengambil langkah-langkah yang dapat mengurangi beban biaya sekolah bagi orang tua yang tidak mampu, sehingga mereka tidak perlu merasa rendah diri.
Pemerintah tidak hanya memastikan bahwa pendidikan menjadi akses yang terjangkau bagi semua anak, tetapi juga memberantas praktik pungutan liar yang merugikan orangtua dan siswa dengan modus apapun.
Pungli ancaman bagi pendidikan. Beban finansial yang harus ditanggung oleh orangtua siswa sangatlah berat, terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi ekonomi yang sulit. Pemerintah dan pihak terkait perlu segera mengambil tindakan terhadap polemik SKAL dan memberantas praktik pungutan liar disekolah sehingga memastikan bahwa pendidikan menjadi hak yang dapat diakses oleh semua anak, tanpa memandang latar belakang finansial mereka. Pungkas noer. (koranpemberitaankorupsi.id)
