Way Kanan, Lampung – MediaViral.co
Kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) mulai dirasakan warga di sejumlah wilayah pedalaman Kabupaten Way Kanan setelah razia terhadap pengecer BBM dilakukan. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas pertanian hingga kebutuhan transportasi masyarakat sehari-hari.
Pak Darlin, warga yang akrab disapa Peci Merah, mengaku kesulitan menjalankan traktor untuk mengairi sawah karena solar sudah tidak tersedia lagi di pengecer kampung.
“Biasanya sore-sore begini sudah selesai mengairi sawah. Sekarang traktor cuma diam karena solar kosong,” ujarnya.
Menurutnya, pengecer BBM di Simpang Empat sudah tidak lagi berjualan setelah adanya razia yang diduga berkaitan dengan penimbunan BBM.
“Katanya takut kena masalah hukum, jadi tidak ada yang berani jual lagi,” tambahnya.
Hal serupa juga dirasakan Bang Rangga, warga lainnya yang mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan transportasi anaknya untuk pergi sekolah ke Baradatu.
“Anak saya sekarang harus menumpang teman karena bensin eceran di warung sudah tidak ada,” katanya.
Di wilayah pedalaman Way Kanan, keberadaan SPBU memang menjadi persoalan tersendiri bagi masyarakat. Selain jaraknya cukup jauh, antrean panjang dan stok BBM yang sering habis membuat warga lebih mengandalkan pengecer kecil di kampung.
Sebelumnya, masyarakat masih dapat membeli BBM dalam jumlah kecil untuk kebutuhan harian, seperti mesin semprot pertanian maupun kendaraan pengangkut hasil kebun ke pasar.
Namun setelah razia dilakukan, banyak pengecer memilih berhenti berjualan karena takut berurusan dengan aparat penegak hukum.
“Tidak ada yang berani jual lagi. Padahal kebutuhan masyarakat tetap ada,” ujar Ibu Siti, warga lainnya.
Meski demikian, warga mengaku memahami langkah aparat dalam menindak penimbunan BBM yang melanggar aturan. Akan tetapi, masyarakat berharap ada solusi yang dapat menjembatani kebutuhan warga dengan aturan hukum yang berlaku.
Dalam pertemuan kelompok tani di Balai Kampung Umpu Kencana, sejumlah warga bahkan mengusulkan pembentukan koperasi atau penyalur resmi skala kecil agar distribusi BBM di kampung dapat berjalan secara legal.
“Kita bukan melawan aturan. Kita hanya ingin kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan aktivitas ekonomi tetap berjalan,” ujar salah seorang tokoh masyarakat dalam pertemuan tersebut.
Warga berharap pemerintah daerah bersama pihak terkait dapat mencari solusi terbaik agar masyarakat di wilayah pedalaman tidak semakin kesulitan mendapatkan BBM untuk kebutuhan sehari-hari. (mediaviral.co)
