Sumatera Selatan – MediaViral.co
Pemberian adok (gelar adat) Komering kepada sejumlah petinggi negara kembali memantik polemik serius di Sumatera Selatan. Alih-alih menjadi simbol pelestarian budaya, langkah ini justru memunculkan pertanyaan tajam soal legitimasi adat, keaslian representasi, hingga dugaan politisasi budaya oleh kekuasaan daerah.
Lima petinggi negara diketahui menerima gelar adat Komering, yakni:
Siti Hediati Soeharto, Ketua Komisi IV DPR RI, bergelar Ratu Mahkota Tulin Pujian Tebuayan
Zulkifli Hasan, Menko Pangan RI, bergelar Suttan Penyimbang Alam
Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kapolri, bergelar Raja Mangku Bhayangkara
Arief Prasetyo, Kepala Bapanas RI, bergelar Raja Mangku Pangan Budiwa
Ahmad Rizal Ramadhani, Dirut Perum Bulog, bergelar Prabu Mangku Balai Pangan
Namun yang menjadi sorotan bukan sekadar siapa yang menerima gelar, melainkan siapa yang memberi dan atas dasar apa.
Siapa Berhak Memberi Gelar Adat Komering?
Di kalangan masyarakat Sumsel—khususnya orang Komering asli—muncul kegelisahan serius. Sejumlah tokoh adat dan warga menyebut bahwa Gubernur Sumsel Herman Deru bukan berasal dari Komering, melainkan memiliki garis asal dari Way Kanan, Lampung. Klaim ini beredar luas dan tak pernah dijawab secara terbuka.
Pertanyaannya kemudian mengeras:
Jika bukan orang Komering, atas dasar apa gelar adat Komering diberikan kepada petinggi negara?
Apakah ini benar-benar mandat adat?
Ataukah sekadar panggung politik yang dibungkus seremonial budaya?
Adat Dijadikan Alat Kekuasaan?
Banyak pihak menilai pemberian gelar ini lebih menyerupai strategi pencitraan dan pendekatan kekuasaan, bukan proses adat yang sakral dan kolektif. Adat Komering yang seharusnya dijaga kemurniannya, justru ditarik ke orbit politik nasional.
Lebih jauh, adat Melayu Palembang Darussalam—yang berakar dari kejayaan Sriwijaya—dinilai terpinggirkan. Struktur adat yang selama ini menjadi identitas Sumsel seolah diacak-acak, dipisah-pisahkan, dan dipertentangkan.
Kritik keras pun bermunculan:
Sumsel rusak secara kultural. Adat bukan lagi perekat, tapi alat pemecah.
Membelah Melayu, Mengaburkan Sriwijaya
Sejarah mencatat, politik adu domba adalah warisan kolonial Belanda untuk melemahkan kekuatan Melayu. Kini, pola serupa dituding kembali terjadi—bukan oleh penjajah, melainkan oleh elit lokal yang memainkan simbol adat demi kepentingan kekuasaan.
Jika adat Komering, Palembang, dan Melayu terus dipolitisasi, maka yang hancur bukan hanya tatanan budaya, tapi jati diri Sumatera Selatan itu sendiri.
Adat Bukan Properti Penguasa
Adat bukan milik gubernur.
Adat bukan panggung politik.
Adat adalah warisan leluhur yang hidup di tengah masyarakat.
Ketika gelar adat dibagikan seperti penghargaan kekuasaan, maka yang direndahkan bukan penerimanya—melainkan adat itu sendiri.
Pertanyaannya kini sederhana tapi menghantam:
Ini penghormatan budaya, atau proyek politik berkedok adat? (mediaviral.co)
