Palembang, Sumatera Selatan – MediaViral.co
Kondisi Daerah Irigasi (DI) Manjuto Kiri Lubuk Sanai II memprihatinkan. Saluran irigasi yang seharusnya menjadi urat nadi pertanian kini kering total, membuat petani di wilayah XIV Koto mengeluhkan kesulitan serius untuk mengolah sawah.
“Gimana mau bersawah? Bajak sawah saja tidak bisa, karena air tidak ada sama sekali,” keluh salah satu perwakilan petani kepada awak media.
Menindaklanjuti keluhan tersebut, awak media turun langsung ke lokasi. Hasil pantauan di lapangan membenarkan kondisi yang dikeluhkan petani. Area persawahan yang semestinya tergenang air tampak kering, pecah, dan tidak layak tanam.
UPTD Pengairan: Debit Air Tidak Teratur
Untuk mendapatkan kejelasan, awak media mengonfirmasi pihak teknis Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengairan Lubuk Gedang, Kecamatan Lubuk Pinang. Pihak UPTD menyebutkan bahwa kekeringan terjadi akibat pengaturan debit air yang tidak terkontrol.
“Petani di bagian hulu sering menggunakan dan membendung air tanpa memperhatikan kebutuhan petani di bagian hilir,” jelas perwakilan UPTD.
Meski demikian, UPTD berjanji akan segera melakukan langkah penanganan dengan menambah dan menata kembali distribusi debit air agar tidak memicu gejolak di kalangan petani.
Petani Hulu Akui Pembendungan, Soroti Proyek PSN
Di sisi lain, awak media juga menemui perwakilan petani di wilayah hulu irigasi. Meski enggan disebutkan namanya, sumber tersebut mengakui adanya praktik pembendungan air. Namun, menurutnya, tindakan tersebut dilakukan karena debit air yang memang tidak mencukupi.
“Kami juga kekurangan air. Kalau tidak dibendung, sawah kami sama sekali tidak dapat air,” ujarnya.
Lebih jauh, sumber tersebut menyampaikan kekecewaan terhadap proyek Strategis Nasional (PSN) renovasi dan pembangunan jaringan irigasi Bendungan Wilayah Sungai (BWS) yang disebut menelan anggaran hingga Rp25 miliar.
“Proyek ini katanya untuk menyelesaikan persoalan irigasi dan meningkatkan kesejahteraan petani. Tapi yang kami rasakan justru sebaliknya, malah menimbulkan masalah baru,” keluhnya.
Ia menilai hasil pembangunan tidak berfungsi optimal dan jauh dari harapan masyarakat. Padahal, tujuan PSN adalah mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan petani.
“Pemerintah daerah dan pusat harus turun tangan serius. Anggaran besar, sampai puluhan miliar rupiah, tapi hasilnya begini. Ini bukan hanya merugikan petani, tapi juga keuangan negara,” tegasnya.
Kondisi ini menuntut langkah cepat dan tegas dari pihak berwenang agar konflik antarpetani tidak meluas serta produktivitas pertanian di wilayah XIV Koto tidak semakin terpuruk.
(HS)
