Pungli Mobil Muatan Batu Bara di Lampung Utara Tak Kunjung Terbasmi, Penegak Hukum Jangan Kalah dengan Bandit Jalanan

Lampung Utara — MediaViral.co

Praktik dugaan pungutan liar (pungli) terhadap mobil muatan batu bara di wilayah Lampung Utara kembali menjadi sorotan. Praktik yang diduga merugikan masyarakat dan mengganggu ketertiban di jalan tersebut dinilai tidak seharusnya dibiarkan terus berlangsung.

Pungli mobil muatan batu bara di Lampung Utara seolah tidak bisa dibasmi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: apakah penegak hukum benar-benar tidak mampu menindak praktik pungli yang terjadi di jalan?

Kalau penegak hukum sampai kalah oleh preman jalanan, lalu kepada siapa masyarakat harus meminta perlindungan?

Kalau di zaman dahulu preman jalanan dikenal sebagai bandit gunung atau kelompok yang menguasai wilayah tertentu, maka di zaman negara hukum seperti sekarang praktik semacam itu seharusnya tidak boleh tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat.

Negara sudah memiliki aparat penegak hukum, memiliki aturan, memiliki kewenangan, bahkan para aparat menerima gaji yang bersumber dari uang rakyat. Karena itu, masyarakat tentu mempertanyakan ketika dugaan pungli masih terjadi dan seolah tidak mampu ditumpas.

Apakah negara kalah dengan preman jalanan?

Pertanyaan tersebut bukan sekadar kritik, tetapi merupakan bentuk keresahan masyarakat yang menginginkan jalan raya menjadi tempat yang aman dan bebas dari pungutan liar.

Para polisi dan pemerintah di Lampung maupun Sumatera Selatan mendapatkan amanah untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Karena itu, jangan sampai masyarakat justru merasa hidupnya semakin sulit karena adanya praktik pungli yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.

Uang negara yang digunakan untuk membayar gaji aparat pada akhirnya bersumber dari rakyat. Maka sudah semestinya tugas dan tanggung jawab dijalankan dengan sungguh-sungguh.

Jika memang ada dugaan pungli, jangan hanya dilihat sebagai persoalan kecil. Harus ada tindakan nyata, pemeriksaan, penindakan, dan transparansi agar masyarakat mengetahui bahwa hukum masih memiliki kekuatan.

Pertanyaan mengenai apakah gaji yang diterima masih halal untuk diberikan kepada anak dan istri di rumah merupakan kritik moral yang sangat keras terhadap tanggung jawab seorang aparat. Namun, persoalan tersebut tetap harus dikembalikan kepada masing-masing individu untuk mempertanggungjawabkan tugas dan amanah yang diembannya.

Jangan sampai rakyat yang membayar pajak justru merasa tidak mendapatkan perlindungan ketika berhadapan dengan praktik pungutan liar di jalan.

Jika tidak mampu menegakkan hukum, jangan biarkan masyarakat menjadi korban. Jika tidak mampu menjalankan amanah, evaluasi diri dan jabatan menjadi sebuah pilihan.

Penegak hukum bukan untuk ditakuti masyarakat, tetapi untuk melindungi masyarakat.

Masyarakat tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Masyarakat hanya meminta hukum ditegakkan, jalan dibuat aman, pungli diberantas, dan negara benar-benar hadir.

Jangan sampai preman jalanan lebih berkuasa daripada hukum.

MediaViral.co menegaskan bahwa dugaan pungli tersebut perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan penanganan oleh aparat yang berwenang. Pihak-pihak yang disebut atau merasa dirugikan tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab sesuai ketentuan yang berlaku. (mediaviral.co/Heri Yanto Dinta)