Pansus DPRD Pesisir Barat Kian Disorot, LSM Trinusa dan Aliansi Jurnalis Persada Desak Pengusutan Temuan BPK

Krui, Pesisir Barat, Lampung – MediaViral.co

Sorotan publik terhadap kinerja Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Pesisir Barat terkait tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun Anggaran 2025 semakin menguat.

Aliansi lembaga swadaya masyarakat dan insan pers secara resmi melayangkan desakan agar Pansus tidak hanya menjadi wacana atau alat bargaining politik di lingkungan pemerintahan daerah.

Sekretaris DPC LSM Triga Nusantara Indonesia (Trinusa) Pesisir Barat yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Aliansi Jurnalis Persada Lampung Barat, Sugeng Purnomo, menegaskan bahwa masyarakat menaruh harapan besar kepada 10 anggota Pansus yang telah dibentuk DPRD.

Menurutnya, keberadaan Pansus harus mampu menjadi instrumen pengawasan yang efektif dalam menindaklanjuti dugaan penyimpangan anggaran pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Kami memandang perlu dilakukan konfirmasi dan pengawasan secara ketat. Publik menunggu aksi nyata, bukan sekadar retorika formalitas di tengah waktu yang semakin terbatas. Pemanggilan 12 hingga 13 OPD yang menjadi temuan BPK harus dilakukan secara transparan,” ujar Sugeng Purnomo kepada media, Minggu (19/7/2026).

Sugeng juga meminta agar Pansus tidak hanya fokus pada temuan Tahun Anggaran 2025, tetapi turut menelusuri temuan BPK Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat akumulasi kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp4 miliar.

Selain itu, ia menyoroti perlunya pemeriksaan terhadap sektor internal legislatif, khususnya Sekretariat Dewan (Setwan), yang sebelumnya juga pernah menjadi sorotan dalam temuan BPK.

“Jangan sampai ada tebang pilih. Sektor Setwan pun harus diaudit secara terbuka demi menjaga independensi dan asas keadilan,” tambahnya.

Ketua Pansus Janji Mulai Panggil OPD Senin Besok

Menanggapi desakan tersebut, Ketua Pansus DPRD Pesisir Barat, Syahruddin, menyatakan komitmennya untuk segera bergerak maksimal dalam menjalankan fungsi pengawasan tata kelola keuangan daerah.

Legislator dari Fraksi Golkar itu menyebutkan bahwa Pansus telah menyusun langkah-langkah kerja dan menjadwalkan pemanggilan perdana terhadap OPD terkait mulai Senin (20/7/2026).

“Terima kasih atas dukungan teman-teman media dan LSM dalam mendorong kami bekerja maksimal. Salah satu bentuk keseriusan DPRD adalah dengan membentuk Pansus ini untuk mempertanyakan secara detail isu yang berkembang, termasuk temuan BPK,” kata Syahruddin saat dikonfirmasi, Minggu (19/7/2026).

Ia menambahkan bahwa seluruh temuan kerugian negara akan didalami melalui OPD yang menjadi objek pemeriksaan BPK. Pansus, lanjutnya, akan bekerja secara profesional dan proporsional meski dihadapkan pada keterbatasan waktu.

“Terkait temuan BPK, kita akan dalami melalui OPD terkait. Mohon doa dan dukungan dari semua pihak agar Pansus dapat bekerja semaksimal mungkin,” pungkasnya.

LSM Trinusa dan Aliansi Jurnalis Persada menegaskan akan terus mengawal jalannya sidang dan proses pemanggilan OPD oleh Pansus DPRD Pesisir Barat guna memastikan setiap potensi kerugian negara ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan, apabila terdapat kewajiban pengembalian, dapat segera diproses ke kas daerah. (mediaviral.co)