Bandar Lampung – MediaViral.co
Wakil Bupati Lampung Barat Mad Hasnurin menegaskan pentingnya peran dan bimbingan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.
Hal tersebut disampaikan Mad Hasnurin saat menghadiri pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, yang berlangsung di Gedung Pusiban, Bandar Lampung, pada Senin (27/10/2025).
Dalam kegiatan tersebut, Agus Setyawan resmi dilantik oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung. Pelantikan dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKP RI Nomor KP.01.03/ΚΕΡ-400/K/SU/2025 tanggal 19 September 2025 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan BPKP.
Dalam sambutannya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bertugas kepada pejabat yang baru dilantik.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung dan seluruh masyarakat, saya mengucapkan selamat bertugas kepada Bapak Agus Setyawan. Semoga amanah ini membawa semangat baru dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas,” ujar Gubernur.
Rahmat Mirzani juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Lampung dan BPKP dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan.
“BPKP adalah mitra strategis pemerintah. Melalui pengawasan yang profesional, BPKP membantu memastikan setiap kebijakan berjalan tepat arah, efisien, dan berdampak positif bagi masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Lampung Barat Mad Hasnurin mengapresiasi dukungan dan pendampingan yang selama ini diberikan oleh BPKP Perwakilan Lampung kepada pemerintah daerah.
“Semoga ke depan, di bawah kepemimpinan Bapak Agus Setyawan, kerja sama dan bimbingan BPKP akan semakin baik. Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah, khususnya di Kabupaten Lampung Barat, dapat berjalan sesuai aturan dan tidak mengalami kendala,” kata Mad Hasnurin.
Acara pengukuhan tersebut turut dihadiri oleh unsur Forkopimda Provinsi Lampung, para bupati dan wali kota se-Lampung, serta pejabat dari berbagai instansi vertikal dan pemerintah daerah. (***)
