SERANG/BANTEN KORANPEMBERITAANKORUPSI.ID
Koalisi Lembaga Banten Barsatu (Kolebat ) Provinsi Banten, sudah melayangkan surat audensi ke DPRD Provinsi Banten, terkait kinerja ke tiga OPD Banten yaitu Dinas PUPR Provinsi Banten, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.Selsa 13.-12-2024
TB. Mulyadi, Koorlap Koalisi Kolebat Perwakilan Banten, mengatakan “kami sudah melakukan aksi unjuk rasa di tiga OPD Banten yang saat ini sama sekali tidak ada respon’. Maka kami layangkan surat Audensi ke DPRD Provinsi Banten perihal kegiatan ke tiga OPD Banten tersebut yang diduga dalam pelaksanaan adanya dugaan ketidak sesuaian pada barang jasa pemerintah dalam pengerjaannya dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024
”Khususnya di Dinas PUPR Provinsi Banten yang mana pada pembelanjaan harga satuan produk yang begitu tinggi harganya akan tetapi pada pelaksanaannya yang dilaksanakan oleh penyedia jasa tidak sesuai yang sudah disepakati kedua belah pihak dan para penyedia jasa membelanjakan item material dengan harga murah dan kualitas rendah pada pengerjaanya
Selanjutnya Aminudin Ketua LSM KPK- Nusantara Perwakilan Banten yang juga Koordinator Koalisi Kolebat” mengatakan” kami akan pertanyakan kegiatan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten yang mana tahun 2023 terjadi adanya tindak pidana korupsi pada pembangunan Breakwater PP Cituis yang berlokasi di Kecamatan Paku Haji kabupaten Tangerang dengan kerugian 3.9 miliar
Dan juga pada pembangunan Dermaga PP Cituis tahun 2023 perlu dipertanyakan Progres kegiatanya yang diduga adanya kekurangan Volume Betonisasi yang dilaksanakan penyedia jasa tersebut.” Tegas Aminudin, Kamis (12/12/2024).
Selain itu Aminudin, bahwa tahun 2024 dianggarakan untuk pembangunan Breakwater PP Cituis dengan nilai 5 miliar lebih , Pembangunan Pabrik Es Baru Pelabuhan Perikanan Binuangen, Belanja modal mesin Proses dan peralatan dengan nilai 3 miliar lebih, Belanja modal Bangunan Perternakan/Perikanan pembudidayaan ikan Payau dan laut sebesar 1 miliar lebih
Dan belanja barang untuk diserahkan dijual/diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp 700.000.000,- lebih, dan pembangungan dan pekerjaan Pembangunan Jetty Pelabuhan Perikanan Cikeusik yang diduga pada pekerjaanya tidak adanya ketidak sesuaian pada Harga Satuan Produk yang sudah direncanakan pada Data Dokumen Transaksi dan Kontrak yang sudah di sepakati kedua belah pihak antara penyedia Jasa dan Pengguna Jasa.
” Kami sebagai lembaga perlu Curiga pada pekerjaan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten terindikasi dugaan adanya keterlibatan oknum yang tidak bertanggung jawab dalam menetukan Bintang pemenangan penyedia jasa yang melaksanakannya.” Pungkas Aminudin
” Senada Dupes Danlap Koalisi Kolebat mengatakan ” adanya kegiatan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten di duga adanya indikasi kelebihan anggaran pada pembelanjaan kebutuhan SMA/SMK seperti pengadaan peralatan mesin pendidikan Tik dan Belanja Pengadaan Peraktek utama dan lainnya yang diduga adanya ketidak sesuaian pada pengerjaanya yang dilaksanakn oleh para Penyedia Jasa.” Pungkasnya(Siti Munawaroh)
