Internasional | MediaViral.co
Indonesia bersama Arab Saudi, Qatar, Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, dan Uni Emirat Arab (UEA) resmi sepakat bergabung dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Langkah ini menandai babak baru diplomasi internasional terkait konflik Gaza sekaligus mengubah peta kekuatan geopolitik Timur Tengah.
Kesepakatan tersebut diumumkan melalui pernyataan bersama para menteri luar negeri delapan negara pada Rabu (21/1/2026) waktu setempat.
“Para menteri mengumumkan keputusan bersama negara masing-masing untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian serta menegaskan dukungan terhadap upaya perdamaian yang dipimpin Presiden Donald Trump,” demikian pernyataan bersama yang dikutip Kamis (22/1/2026).
Misi Gaza, Mandat Global
Dewan Perdamaian dibentuk merujuk pada Rencana Komprehensif Pengakhiran Konflik Gaza yang didukung Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803. Badan ini ditugaskan untuk:
Mengonsolidasikan gencatan senjata permanen
Mendukung rekonstruksi Gaza
Mendorong perdamaian adil dan berkelanjutan
Para menteri menegaskan, misi Dewan Perdamaian tetap berpijak pada hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan mendirikan negara berdaulat sesuai hukum internasional, demi stabilitas dan keamanan kawasan.
Kursi Perdamaian Bernilai Triliunan
Di balik narasi perdamaian, Dewan Perdamaian juga memantik sorotan tajam. Setiap negara yang menginginkan kursi tetap dilaporkan harus menyetor kontribusi dana US$1 miliar atau setara Rp16,9 triliun. Meski demikian, dalam pernyataan resmi Arab Saudi, tidak ada penjelasan soal kewajiban finansial tersebut.
Sementara itu, Kuwait mengonfirmasi telah menerima undangan bergabung, namun belum menyatakan keputusan final.
Ancaman Bayangi Peran PBB
Awalnya dirancang untuk mengawasi rekonstruksi Gaza, piagam Dewan Perdamaian tidak secara eksplisit membatasi mandatnya, sehingga dinilai berpotensi menyaingi peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kekhawatiran ini memicu kritik dari sejumlah sekutu AS, termasuk Prancis, yang secara terbuka mengindikasikan tidak akan bergabung.
Israel Undangan, Turki-Qatar Jadi Masalah
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan telah menerima undangan bergabung. Namun, ia menyampaikan keberatan atas masuknya Menlu Turki Hakan Fidan dan diplomat Qatar Ali Al-Thawadi dalam Dewan Eksekutif Gaza di bawah struktur Dewan Perdamaian.
Diplomasi atau Transaksi Politik?
Pembentukan Dewan Perdamaian berlangsung di tengah dinamika geopolitik intens, terutama upaya negara-negara Teluk mempererat hubungan politik dan ekonomi dengan pemerintahan Trump melalui komitmen investasi besar dan kerja sama bisnis strategis.
Bagi Indonesia, keikutsertaan dalam Dewan Perdamaian membuka ruang diplomasi global baru—namun juga menempatkan Jakarta pada persimpangan krusial antara misi kemanusiaan, kepentingan geopolitik, dan realitas kekuatan global.
Apakah Dewan Perdamaian akan menjadi jembatan menuju keadilan bagi Palestina, atau justru panggung baru pertarungan pengaruh dunia? Waktu yang akan menjawab.
Sumber: CNBC Indonesia
Editor: Dani
Mediaviral.co
