Jakarta – MediaViral.co
Isu perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah kembali mengemuka. Kabar beredar menyebutkan bahwa para petinggi atau ketua umum dari empat partai besar pendukung pemerintah telah menggelar pertemuan tertutup. Dalam pertemuan tersebut, disebut-sebut menguat kesepakatan politik untuk mengusung skema pemilihan kepala daerah melalui DPRD, bukan lagi melalui pemilihan langsung oleh rakyat.
Empat partai tersebut dikabarkan menjadi kekuatan utama yang mendorong wacana ini dan siap mengamankannya di parlemen. Jika skema ini direalisasikan, maka DPRD akan menjadi penentu utama dalam memilih gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia.
Namun, wacana ini langsung menuai penolakan keras dari PDI Perjuangan. Partai berlambang banteng moncong putih itu menilai pemilihan kepala daerah oleh DPRD merupakan langkah mundur demokrasi dan bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat serta demokrasi terbuka yang telah diperjuangkan sejak era reformasi.
PDIP menegaskan bahwa pemilihan langsung adalah amanat reformasi dan konstitusi yang memberi hak penuh kepada rakyat untuk menentukan pemimpinnya. Mengembalikan kewenangan tersebut ke DPRD dinilai berpotensi membuka ruang transaksi politik, oligarki kekuasaan, serta menghilangkan partisipasi publik secara luas.
Perbedaan sikap ini menandai semakin mengerasnya tarik-menarik kepentingan politik di tingkat elite. Publik pun mulai mempertanyakan arah demokrasi Indonesia ke depan: apakah tetap berpihak pada suara rakyat, atau justru kembali dikendalikan oleh elite partai dan kekuatan parlemen. (mediaviral.co)
