Tangerang/Banten, koranpemberitaankorupsi.id
Penggunaan dana desa sejatinya diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, pemberdayaan, dan penyelenggaraan.
Pemerintahan Desa Cibadak dan Onyam Kabupaten Tangerang Banten, sangat menyayangkan yang di duga Kepala Desa kurang kooperatif dalam menyikapi surat klarifikasi atau konfirmasi dari lembaga Swadaya Masyarakat (LSM KPK Nusantara) DPC Tangerang. Padahal ini untuk kepentingan desa itu sendiri,agar terhindar dari fitnah unsur KKN, karena penggunaan anggaran dana desa tahun 2023 – 2024 belum klarifikasi atau Terkonfirmasi sehingga keterbukaan informasi publik akan berdampak kurang bagus, terhadap pemerintahan desa itu sendiri pada kumat 13 Maret 2025.
Transparansi pengelolaan dana desa sebagai poin penting. Jangan sampai salah kelola yang bisa berimbas sampai diproses hukum terkait pengelolaan keuangan dan aset desa. Implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah banyak membawa implikasi pada tata kelola pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa.
ketua bung Eden aktivis muda (LSM KPK Nusantara), dpc kabupaten tangerang angkat bicara prihal kurang kooperatif nya para penerima dana anggaran dana desa yang tahun 2023-2024, seharusnya Kepala Desa Cibadak dan Kepala Desa Onyam lebih tanggap dan kooperatif, agar tidak timbul masalah baru, sehingga desa itu clear and Clean, terhindar dari fitnah KKN penggunaan anggaran Tepat sasaran digunakan untuk kepentingan dan infrastruktur pembangunan desa, perpustakaan desa Dan Pemberdayaan masyarakat milik desa yang semestinya Terealisasi.
Kami sudah mengirimkan surat klarifikasi ke kantor desa Cibadak dan sekdes Onyam tidak ada jawaban.Sebaiknya Kades memberikan jawaban resmi surat kami. Kami menduga keras apa yang kami klarifikasi / tanyakan, capnya Ketua Eden
Masih Sambungan Ketua Eden
Bahkan Kami meminta minta nomor kades di salah satu staf desa memberikan nomor kades lalu kami langsung konfirmasi kepada kades melalui chat wahsapp kades Cibadak Dan Sekdes Onyam tetep bungkam tidak merespon balas chat wahsapp kami tetap tidak koperatif.seharus nya selaku kepala desa sebagai pejabat publik memberikan pelayanan baik terhadap masyarakat publik bungkam Diduga menghindar atau bungkam seolah-olah tidak mencontoh yang diduga tidak baik.Tungkasnya Ketua Eden
Kami berharap agar pihak pemerintah desa Cibadak Dan kecamatan Cibadak dan pemerintah an desa Onyam kecamatan Gunung Kaler, kabupaten tangerang banten agar segera menanggapi surat Klarifikasi kami tersebut, sebelum kami mengambil langkah-langkah hukum sesuai dengan aturan yang ada berlaku di Indonesia.
Apabila diabaikan surat klarifikasi tersebut maka kami akan pastikan kita akan dorong ke pihak inspektorat Tutupnya Ketua Eden
Pengawasan langsung masyarakat mengenai pembelanjaan uang negara dan penyelenggara negara yang dapat dilakukan masyarakat baik secara kelembagaan, perorangan semuanya diatur dalam Undang-undang.
Sehingga Berita ini di terbitkan pihak kepala desa Cibadak sulit untuk komunikasi.( )
