Simalungun, Sumatera Utara – MediaViral.co
Proyek pembangunan irigasi tersier di Nagori Bandar Rakyat, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 menuai sorotan publik. Jumat (31/7/2026).
Pasalnya, papan informasi proyek yang terpasang di lokasi diduga tidak mencantumkan besaran pagu anggaran, nilai kontrak, panjang pekerjaan, volume pekerjaan, maupun jangka waktu pelaksanaan. Kondisi tersebut memunculkan dugaan minimnya transparansi terhadap penggunaan anggaran negara.
Keadaan ini membuat masyarakat mempertanyakan alasan informasi proyek tidak disampaikan secara lengkap kepada publik. Padahal, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari akuntabilitas penggunaan keuangan negara agar dapat diawasi oleh masyarakat.
Masyarakat mendesak Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun, Inspektorat, BPKP, BPK, hingga Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera melakukan audit dan pemeriksaan terhadap administrasi maupun pelaksanaan proyek tersebut. Seluruh dokumen, mulai dari nilai kontrak, spesifikasi teknis, volume pekerjaan hingga realisasi anggaran, diharapkan dapat dibuka secara transparan.
Apabila dalam proses pemeriksaan nantinya ditemukan adanya penyimpangan, manipulasi administrasi, mark-up anggaran, atau perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, maka penanganannya dapat dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun demikian, seluruh dugaan tersebut harus dibuktikan melalui audit dan proses hukum oleh instansi yang berwenang.
Hingga berita ini diterbitkan, MediaViral.co masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak pelaksana kegiatan maupun Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun untuk memperoleh klarifikasi resmi. Tanggapan dari pihak terkait akan dimuat sebagai bagian dari pemberitaan yang berimbang.
Masyarakat berharap seluruh proyek yang dibiayai APBN dapat dilaksanakan secara terbuka, profesional, dan akuntabel sehingga tidak menimbulkan dugaan negatif maupun mengurangi kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. (mediaviral.co)
