Lampung Barat – MediaViral.co
Proyek revitalisasi sarana dan prasarana di SD Negeri 1 Bakhu, Kecamatan Batu Ketulis, Kabupaten Lampung Barat, menjadi sorotan publik. Kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp1.148.148.202 itu diduga tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Dugaan tersebut mengarah pada indikasi pengalihan pelaksanaan pekerjaan kepada pihak ketiga atau kontraktor. Padahal, berdasarkan regulasi dan petunjuk teknis yang berlaku, proyek revitalisasi sekolah tersebut seharusnya dilaksanakan melalui mekanisme Swakelola Tipe IV, yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan komite sekolah.
Mekanisme swakelola diterapkan untuk meningkatkan efisiensi anggaran, memberdayakan masyarakat sekitar, serta menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana APBN. Apabila pekerjaan dialihkan kepada kontraktor pihak ketiga tanpa dasar yang sesuai dengan ketentuan, hal tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran prosedur.
Menanggapi polemik yang berkembang, berbagai pihak mendesak instansi terkait segera melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi proyek.
Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat diharapkan segera melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan fisik maupun administrasi proyek. Sementara itu, Inspektorat Daerah diminta melakukan audit guna memastikan tidak terdapat penyimpangan prosedur maupun potensi kerugian negara.
Selain itu, Aparat Penegak Hukum (APH) juga didorong untuk melakukan kroscek dan monitoring di lapangan. Apabila ditemukan adanya indikasi pelanggaran hukum, proses penanganan diharapkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemeriksaan langsung ke lokasi dinilai penting untuk memberikan kepastian informasi kepada masyarakat sekaligus memastikan bahwa anggaran pendidikan yang bersumber dari APBN benar-benar dimanfaatkan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana kegiatan maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut. MediaViral.co membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (mediaviral.co)
