Jakarta — MediaViral.co
Janji sejumlah pejabat daerah yang disampaikan saat kampanye politik kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya, sejumlah proyek infrastruktur yang dijanjikan akan diperbaiki dalam waktu setahun, hingga kini tak kunjung terealisasi.
Keterlambatan perbaikan jalan di berbagai daerah dinilai sebagai bentuk pembodohan terhadap masyarakat. Sejumlah pengamat menilai, janji yang terus diulang dari tahun ke tahun tanpa hasil nyata hanyalah strategi politik untuk mempertahankan simpati publik menjelang pemilihan berikutnya.
“Kalau perbaikan jalan yang dijanjikan tidak juga dikerjakan dan malah diulur dua sampai tujuh tahun, itu bukan lagi janji, tapi strategi ‘masang jaring’. Rakyat dijadikan umpan politik,” ujar seorang pemerhati kebijakan publik di Jakarta, Rabu (5/11/2025).
Ia menegaskan, masyarakat perlu memahami bahwa tanggung jawab perbaikan jalan berada di tangan dinas Pekerjaan Umum dan pihak kontraktor, bukan di tangan pejabat legislatif atau wakil kepala daerah yang kerap menjanjikan hal serupa.
“Kalau ada wakil bupati atau anggota dewan berjanji akan memperbaiki jalan, itu tidak realistis. Mereka tidak punya kewenangan langsung dalam penganggaran maupun pelaksanaan proyek. Kalau tetap menjanjikan, itu bentuk pembodohan terhadap masyarakat,” lanjutnya.
Ia juga mengingatkan publik agar tidak mudah terbuai janji kampanye. “Masyarakat harus cerdas menilai pejabat, melihat latar belakang dan kapasitasnya. Jangan hanya percaya karena kata-kata manis. Janji tanpa bukti hanyalah telur mata sapi — tampak menggoda, tapi kosong di dalamnya,” ujarnya menegaskan.
Kritik ini menjadi pengingat bahwa transparansi dan komitmen pejabat publik dalam menepati janji kampanye merupakan tolok ukur utama kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. (mediaviral.co)
