Aceh Utara – MediaViral.co
Lembaga Anti Corruption Watch (ACW) meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Utara meningkatkan penerapan keterbukaan informasi publik di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk di lingkungan Dinas Pendidikan.
Ketua ACW, T. Saiful, mengatakan masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan program pemerintah maupun penggunaan anggaran daerah. Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan bagian dari prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Ia menilai masih terdapat pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Aceh Utara yang belum memberikan pelayanan informasi secara optimal. Salah satu yang disoroti adalah Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yang dinilai kurang terbuka saat dikonfirmasi oleh awak media terkait informasi yang dibutuhkan masyarakat.
“Pejabat publik diharapkan memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang menjadi haknya,” kata T. Saiful.
ACW meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melakukan pembinaan terhadap aparatur agar lebih terbuka dan responsif dalam memberikan informasi kepada masyarakat maupun media, selama informasi tersebut tidak termasuk kategori yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Menurut ACW, media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan informasi yang baik dinilai dapat mendukung terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional.
ACW berharap seluruh OPD di Kabupaten Aceh Utara dapat meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik sehingga masyarakat memperoleh akses informasi yang jelas, cepat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (mediaviral.co)
