Garut, Jawa Barat – MediaViral.co
Aroma busuk korupsi kembali menyeruak dari balik Program Percepatan Pembangunan Akses Air (P3A). Program pemerintah yang sejatinya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani itu kini justru terindikasi menjadi ajang bancakan bagi oknum-oknum rakus di lapangan.
Di berbagai daerah, praktik kotor seperti pemotongan anggaran, pengurangan volume pekerjaan, hingga mark-up laporan keuangan diduga kuat terjadi secara sistematis dan terstruktur. Modusnya klasik, tapi dampaknya fatal — rakyat dirugikan, proyek mangkrak, dan uang negara raib entah ke mana.
Ketua LPKSM Soni dengan tegas menyatakan bahwa pihaknya telah menerima banyak laporan penyimpangan di lapangan.
“P3A ini rawan sekali dikorupsi. Banyak oknum yang memainkan dana dengan berbagai cara, mulai dari potongan dana di tingkat atas, hingga manipulasi data proyek. Kami tidak akan diam,” tegas Soni.
Menurutnya, proyek yang seharusnya dikelola secara swakelola oleh kelompok tani P3A, justru diserahkan ke pihak ketiga alias kontraktor bayangan. Akibatnya, kualitas pekerjaan menurun dan manfaat proyek tidak dirasakan masyarakat.
“Di beberapa lokasi, kami temukan dugaan penggelembungan anggaran, material yang tak sesuai spesifikasi, hingga pemotongan fee oleh oknum di lapangan. Ini bukan kesalahan teknis, tapi permainan kotor yang terencana,” ujarnya geram.
Soni menegaskan, dalam waktu dekat pihaknya akan turun langsung ke lapangan — khususnya di wilayah Garut Selatan, Kecamatan Cibalong dan Cisompet — untuk melakukan investigasi mendalam.
“Kalau kami temukan indikasi kuat adanya praktik nakal, kami akan seret kasus ini ke Kejati Jawa Barat bahkan sampai ke Kementerian terkait. Harus ada tindakan tegas, jangan sampai uang rakyat dijadikan ajang memperkaya diri,” tandasnya.
Senada, aktivis pengawasan anggaran Dadan menilai lemahnya sistem akuntabilitas dan transparansi membuat program P3A rawan diselewengkan.
“Tanpa pengawasan forensik, program ini bisa jadi ladang korupsi berjamaah. Masyarakat berhak tahu ke mana uang publik mengalir. Kami desak dilakukan audit independen dan forensik atas seluruh proyek P3A di daerah,” ungkapnya.
Berbagai laporan yang masuk memperkuat dugaan bahwa proyek air yang diharapkan menjadi solusi pertanian justru berubah menjadi sumber uang panas bagi oknum-oknum tak bertanggung jawab.
Aktivis menegaskan, sudah saatnya pemerintah dan aparat penegak hukum membuka mata.
“Jangan tunggu rakyat marah! Kalau dibiarkan, ini bisa jadi skandal nasional. P3A harus dibersihkan, dana rakyat bukan untuk dipotong, tapi untuk kesejahteraan mereka yang berhak,” tutup Soni dengan nada tajam. (***)
