Palembang, Sumatera Selatan – MediaViral.co
Pengamat politik Sumsel sekaligus Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan dan Politik, Dr (C) Ade Indra Chaniago, M.Si, menegaskan bahwa Partai Gerindra tidak boleh tinggal diam terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam mobilisasi Satpol PP di rumah pribadi yang menyeret salah satu kadernya di Palembang.
Menurut Ade, persoalan ini tidak bisa dipandang sebagai kasus lokal semata karena sudah menyentuh citra partai, bahkan nama baik Presiden yang juga Ketua Dewan Pembina Gerindra.
“DPP Gerindra harus bersikap. Jangan tutup mata. Kalau benar ada kader yang menggunakan pengaruhnya untuk kepentingan pribadi, itu jelas mencoreng nama baik Presiden. Publik menunggu langkah konkret,” ujarnya.
Ia menilai, pembiaran hanya akan memperkuat persepsi negatif publik bahwa partai politik cenderung melindungi kader bermasalah ketimbang menjaga marwah partai dan pemimpinnya.
“Kalau partai diam, publik akan menganggap Gerindra tidak punya komitmen menjaga marwah Presiden,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ade menekankan bahwa penyelesaian masalah ini tidak cukup hanya di tingkat internal partai. Ia menyatakan akan mendorong agar kasus tersebut diproses melalui Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI sebagai mekanisme resmi penegakan etika di parlemen.
“Kami akan melaporkan ke MKD DPR RI agar anggota DPR tersebut diproses secara internal kelembagaan. DPR punya mekanisme etik yang sah. Jangan sampai rakyat melihat DPR hanya sibuk membuat aturan tapi tidak mampu menertibkan anggotanya sendiri,” katanya.
Menurut Ade, langkah itu sangat penting demi memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap DPR dan membuktikan bahwa lembaga tersebut serius menjaga integritas anggotanya.
“Kalau partai tegas dan MKD bekerja sesuai fungsinya, maka ada harapan kepercayaan publik bisa pulih. Tapi kalau semua dibiarkan, rakyat makin menganggap politik hanya permainan pribadi kepentingan elit. Itu berbahaya bagi demokrasi kita,” pungkasnya. (***)
