Ogan Ilir, Sumatera Selatan – MediaViral.co
Rakyat kecil kembali jadi korban permainan kotor dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Tanjung Raja, Ogan Ilir, hanya menerima buku tabungan tanpa kartu ATM dari Bank Rakyat Indonesia (BRI).
Ironisnya, ketika warga mempertanyakan, jawaban pegawai bank justru mengejutkan.
“Kartu ATM habis, Bu. Itu bukan kami yang cetak, tapi dikirim langsung dari pusat. Kami hanya bagikan sesuai nama yang ada,” ujar salah seorang pegawai.
Fakta Dibalik Dalih
Dalih tersebut terbantahkan oleh fakta di lapangan. Berdasarkan aturan, pemerintah pusat hanya mengirim data penerima bansos melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Selanjutnya, bank penyalur – BRI, BNI, Mandiri, BTN – yang wajib mencetak buku tabungan dan kartu ATM sesuai nama penerima.
Artinya, jika ada KPM yang tidak mendapatkan kartu ATM, tanggung jawab sepenuhnya ada pada pihak bank, bukan pemerintah pusat.
Suara Korban
Seorang ibu penerima bansos mengaku kecewa lantaran harus bolak-balik ke bank hanya untuk mencairkan bantuan.
“Saya sudah antri lama, cuma dapat buku. Katanya ATM habis. Kalau tidak ada ATM, saya tiap bulan harus datang lagi ke bank, ongkosnya mahal, tenaga habis,” keluhnya.
PPWI: Ada Kebohongan Publik!
Ketua PPWI Ogan Ilir, Fidel Castro, mengecam keras pernyataan pegawai BRI yang dianggap menyesatkan.
“Jangan bodohi rakyat kecil dengan alasan murahan. Bank lah yang cetak kartu, bukan pusat. Kalau ada yang tidak dapat ATM, berarti bank tidak profesional dan tidak transparan,” tegasnya.
Menurutnya, alasan “ATM habis” tidak masuk akal untuk lembaga keuangan sebesar BRI yang notabene bank milik negara.
Indikasi Manipulasi
Fenomena di Tanjung Raja juga menimbulkan pertanyaan serius. Dalam satu kelompok penerima, ada yang mendapat buku dan ATM lengkap, namun ada pula yang hanya menerima buku.
Apakah benar ATM habis? Atau ada permainan di balik distribusi kartu?
Kondisi ini mengindikasikan adanya dugaan:
Manipulasi penyaluran,
Ketidakjujuran pegawai,
Penyalahgunaan kewenangan di tubuh BRI setempat.
Tuntutan Publik
Sebagai bank pelat merah, BRI dituntut transparan dan profesional dalam melayani masyarakat, terutama kaum miskin penerima bansos. Publik meminta BRI Tanjung Raja segera memberikan klarifikasi terbuka dan memperbaiki pelayanan.
“Bansos itu hak rakyat, bukan barang dagangan yang bisa dipermainkan pegawai bank. Kalau bank sebesar BRI berani berbohong, bagaimana rakyat bisa percaya pada institusi keuangan negara?” tutup Fidel Castro.
Kini, bola ada di tangan BRI: berani buka fakta sebenarnya atau terus bersembunyi di balik dalih busuk? (***)
