Lampung – MediaViral.co
Pemerintah Provinsi Lampung secara resmi mengakui terjadinya tunda bayar pada Tahun Anggaran 2025. Penyebab utamanya adalah pendapatan asli daerah (PAD) yang tidak mencapai target, sebagaimana tertuang dalam APBD 2025.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung, Nurul Fajri, menjelaskan bahwa hingga akhir tahun anggaran, realisasi pendapatan daerah belum sesuai dengan proyeksi yang telah ditetapkan.
Akibat kondisi tersebut, ketersediaan kas daerah mengalami tekanan, sehingga pemerintah terpaksa menunda sebagian kewajiban pembayaran, baik kepada pihak ketiga maupun terhadap sejumlah program daerah.
“Tunda bayar terjadi karena pendapatan daerah yang diterima hingga akhir 2025 belum mencapai target. Kebijakan ini merupakan langkah pengelolaan keuangan yang harus diambil akibat kondisi pendapatan yang tidak sesuai dengan perencanaan APBD,” ujar Nurul Fajri, Kamis (1/1/2026).
Meski demikian, Nurul menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen penuh untuk menyelesaikan seluruh kewajiban tersebut pada Tahun Anggaran 2026. Ia juga memastikan langkah-langkah strategis sedang disiapkan guna mencegah persoalan serupa terulang.
Pemprov Lampung, lanjutnya, tengah memperkuat strategi peningkatan PAD, mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, serta memperketat pengelolaan belanja agar lebih efisien dan tepat sasaran.
Selain itu, pemerintah daerah juga akan melakukan pengendalian terhadap program-program strategis, memperbaiki tata kelola keuangan, serta meningkatkan kualitas perencanaan agar realisasi APBD 2026 dapat berjalan lebih maksimal, akuntabel, dan berkelanjutan.
Tunda bayar ini pun menjadi sorotan publik, terutama bagi rekanan dan pihak-pihak yang terdampak langsung, sekaligus menjadi alarm keras atas lemahnya realisasi pendapatan daerah di Provinsi Lampung.
(Red)
