Pesisir Selatan/Sumatra Barat, MediaViral.co
Seperti nya kurang apa negara ini kepada instusi polri
Belum lama ini kita membaca laporan menteri keuangan negara kita ibu Sri Mulyani sebagai menteri keuangan RI
bahwa instusi polri minta naikin anggaran ke negara sebesar 63,7 triliun untuk tahun 2026,
namun ada apa dengan nagari tulak kecamatan basa ampek balai Tapan kabupaten pesisir Selatan provinsi Sumatera Barat
seperti lumbung kejahatan negara terhadap hutan HPK dan kawasan disana
Masif nya kegiatan ilegal logging di Tapan di depan mata penegak hukum pemain nya jelas orang orang yang pernah duduk manis di pemerintah pessel
Benar kah ada dugaan keterlibatan APH dibelakang mafia ilegal logging ini
Kayu jenis Meranti diduga berasal dari kawasan hutan konservasi TNKS resor Lunang sako SPTN3 pessel bidang kk sumatera barat
Sumber air dari pada bendungan ampang Taluk ini dari hulu sungai batang Betung air dari kawasan hutan konservasi TNKS
Bendungan ini mengairi lahan pertanian masyarakat yang sudah terganggu oleh kegiatan pelaku ilegal logging tersebut memakai alat berat jenis excavator
Dua kecamatan basa ampek balai Tapan dan kecamatan ranah ampek hulu Tapan
Bendungan ini mengairi sawah masyarakat ribuan hektar lahan program pemerintah pusat swasembada pangan
keterangan dari masyarakat diduga pemilik kayu ini cit mamak mantan ketua DPR kabupaten pesisir Selatan
mantan anggota dewan yang kebal hukum di pesisir Selatan
Atau mantan dewan yang kong kalikong dengan aparat penegak hukum
Sebab maling ayam saja ditangkap, apalagi ilegal logging, ini jelas APH tutup mata demi jatah
masyarakat minta kepada Kapolda Sumbar untuk menindaklanjuti penegakan hukum yang sudah menjamur
laporan masyarakat tidak pernah di indahkan oleh Polres pesisir Selatan begitu juga dengan bapak bupati pesisir Selatan indra JHONI
Pihak media pernah menghubungi bupati pessel via WhatsApp, dengan entengnya bapak bupati indra JHONI menjawab
itu daerah nya jauh dan pemerintah pesisir Selatan terganggu dengan adanya efesiensi dari pemerintah pusat
Jawaban bupati ini sudah disampaikan oleh pihak media ke menteri dalam negeri dan presiden lewat surat terbuka
Adapun laporan masyarakat petani sawah yang melaporkan kepada pihak media kecamatan basa ampek balai Tapan yang di
airi irigasi raksasa ini ada enam(6) nagari
1.Nagari ampang tulak
2.Nagari riak danau Tapan
3.Nagari batang Betung
4.Nagari Tj pondok Tapan nagari koto enau
5.Nagari pasar bukit tapan
6.Nagari bukit buai Tapan
saat ini air sudah tidak mencukupi lagi untuk sawah para petani enam nagari tersebut
Karena aliran sungai sudah tersumbat oleh kegiatan ilegal logging yang dilindungi oleh APH setempat
sampai berita ini kami turunkan belum ada
tindakan APH untuk menindaklanjuti laporan masyarakat petani sawah ini baik pemerintah daerah maupun pihak kepolisian
sorotan tajam tertuju kepada dinas kehutanan provinsi Sumbar Dan gubernur Sumatera Barat beserta instansi lain yang tidak ada perhatian kepada masyarakat pesisir Selatan Lunang Silaut dan tapan
Pandangan jurnalis media Viral kepada aparatur negara pesisir Selatan gagal dalam menyongsong hari kemerdekaan yang ke-80 di provinsi Sumatera Barat kabupaten pesisir Selatan.
