Mengintip Anggaran Rp20 Miliar di Biro Umum Provinsi Lampung

Bandar Lampung — MediaViral.co

Fantastis, belanja perjalanan dinas Gubernur dan pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung disebut menembus Rp20 miliar lebih. Anggaran yang dikelola oleh Biro Umum secara swakelola tersebut disoroti dan dinilai perlu mendapat perhatian agar penggunaannya tetap transparan serta sesuai ketentuan.

Diketahui, berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Biro Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025, terdapat 20 item kegiatan perjalanan dinas dengan total anggaran mencapai Rp20 miliar lebih. Puluhan item kegiatan tersebut terbagi dalam tiga kategori, yakni perjalanan dinas dalam kota, luar kota, dan luar negeri.

Kegiatan perjalanan dinas tersebut merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola sehingga pengerjaannya tidak melalui pihak ketiga. Pelaksanaan kegiatan secara langsung dilakukan oleh pejabat atau pihak terkait di Biro Umum Provinsi Lampung.

Besarnya anggaran perjalanan dinas tersebut kemudian menjadi sorotan. Terlebih, kondisi keuangan Pemprov Lampung disebut tengah mengalami defisit. Selain itu, anggaran perjalanan dinas juga dinilai perlu diselaraskan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya efisiensi anggaran.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Provinsi Lampung, Lucky Nurhidayah, menilai perjalanan dinas Gubernur dan pejabat Pemprov Lampung merupakan hal yang wajar selama berkaitan dengan tugas pemerintahan.

Namun, menurutnya, yang perlu dipertanyakan adalah besarnya anggaran yang mencapai lebih dari Rp20 miliar.

“Memang setiap hari Gubernur dan pejabat yang berwenang melakukan perjalanan dinas. Namun, jika harus menghabiskan anggaran Rp20 miliar lebih selama APBD Murni 2025, tentu ini perlu menjadi perhatian dan evaluasi agar tidak terjadi pemborosan anggaran,” tegas Lucky.

Lucky melanjutkan, anggaran perjalanan dinas, khususnya perjalanan dinas ke luar negeri, perlu menjadi perhatian karena dinilai harus disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran.

“Ini tidak sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang tengah gencar-gencarnya melakukan efisiensi di berbagai sektor. Saya pikir Gubernur Lampung harus belajar pada Gubernur Jawa Barat KDM yang memangkas anggaran perjalanan dinas,” tegasnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Lucky Nurhidayah pada Selasa (1/9/2026). (mediaviral.co)