TPT Huta I Nagori Landbouw Disorot, Anggaran Rp53,2 Juta Dipertanyakan

Simalungun, Sumatera Utara — MediaViral.co

Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Huta I, Nagori Landbouw, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, menjadi sorotan. Proyek yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2026 tersebut dipertanyakan terkait kesesuaian pelaksanaan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Berdasarkan papan informasi yang terpasang di lokasi, pembangunan TPT memiliki volume 100 meter dengan anggaran sebesar Rp53.288.484. Anggaran tersebut terdiri atas biaya fisik sebesar Rp50.987.330 dan biaya umum sebesar Rp2.301.154.

Selain kesesuaian anggaran, masyarakat juga mempertanyakan transparansi terkait jenis, volume, dan spesifikasi material yang digunakan dalam pembangunan.

Sorotan tersebut mengarah kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang disebut dipimpin oleh Sugianto. Masyarakat berharap seluruh pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan RAB yang telah ditetapkan.

“Material yang digunakan harus jelas jenis dan volumenya serta sesuai dengan RAB. Jangan sampai anggaran yang tercantum berbeda dengan pelaksanaan di lapangan,” ujar seorang sumber yang meminta identitasnya tidak disebutkan.

Meski demikian, dugaan ketidaksesuaian tersebut perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan pengukuran secara langsung. Pemeriksaan dapat mencakup volume pekerjaan, spesifikasi material, kualitas pekerjaan, serta dokumen RAB dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Jika nantinya ditemukan adanya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masyarakat berharap Pemerintah Nagori Landbouw memberikan penjelasan secara terbuka mengenai RAB, spesifikasi material, volume pekerjaan, serta progres pembangunan TPT tersebut.

Selain itu, masyarakat juga meminta Inspektorat Kabupaten Simalungun maupun aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan apabila terdapat laporan atau indikasi penyimpangan.

Keterbukaan dan akuntabilitas dalam penggunaan Dana Desa dinilai penting agar setiap pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan. (mediaviral.co)