KERINCI/JAMBI
KORANPEMBERITAANKORUPSI.ID
Untuk diketahui berdasarkan kesepakatan bersama , ASN tidak boleh berpolitik. Ditegas kan dalam Pasal 9 ayat ( 2 ) Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara ,
Menjelaskan bahwa ; Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik ‘ .
Lampiran ke II pada keputusan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi , Menteri Dalam Negeri , Kepala Badan Kepegawaian Negara , Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawasan Pemelihan Umum nomor 2 tahun 2022 , Nomor 800-54734 tahun 2022 , Nomor 246 tahun 2022 , Nomor 30 tahun 2022 , Nomor 1147.1/PM.01/K.1/9/2022 ,
Menegaskan tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum serta Pemilihan Kepala Daerah , yang menyatakan definisi pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan maupun Partai Politik , salah satu bentuk pelanggaran ASN dilarang melakukan pendekatan kepada ; Partai Politik sebagai Bakal Calon , ( Presiden / Wakil Presiden / DPR / DPRD / Gubernur / Wakil Gubernur / Bupati / Wakil Bupati / Walikota / Wakil Wali kota ).
Sebelum nya Bawaslu Kab-kerinci telahpun menggapi dugaan pelanggaran Netralitas ASN yang membawa dua nama Bakal Calon Kepala Daerah ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yaitu Deri Mulyadi dan Julizarman.
Namun kali ini Morison juga diduga terindikasi langgar UU tentang Netralitas ASN , di sorot masyarakat pasal nya Morison Cawabup kerinci yang masih ASN dan sekaligus masih menjabat Kepala Dinas Pendidikan Kab-kerinci telah Bersosialisasi Politik ke masyarakat dengan membuat baliho dan vidio di media sosial.
Tentu hal ini tuai kontra , dikhawatirkan dengan jabatan nya sebagai Kepala Dinas Pendidikan akan mengganggu ASN terkhusus bawahan nya , selain itu juga diduga akan menimbulkan intervensi di ruang lingkup Dinas Pendidikan.
Menggapi hal ini Bawaslu juga tidak tinggal diam. Chintiya Albert Siin,anggota Bawaslu Kerinci mengatakan bahwa telah lebih awal menerima adanya dugaan kandidat yang masih berstatus ASN melakukan Safari Politik.
‘ nanti akan kita lakukan penelusuran,karna kemaren kita sudah menerima informasi lebih awal soal pak morison ‘ . Jelas nya
‘ kalau bener hasil kajian memenuhi unsur Pelanggaran Netralitas ASN , maka akan kita tembuskan ke KASN karna yang memberikan sanksi adalah KASN ‘ . tegas Cintiya
_timRED
(koranpemberitaankorupsi.id)
