Korupsi di Propinsi Lampung Diibaratkan Sudah Diajarkan Sejak Sekolah Usia Dini, Pejabat Muka Tembok Tukang Tipu Rampok Uang Rakyat

Lampung, 9 Agustus 2026 – MediaViral.co

Persoalan dugaan korupsi dan berbagai pungutan di Provinsi Lampung dinilai semakin memprihatinkan. Bahkan, kondisi tersebut diibaratkan seolah-olah sudah “diajarkan” sejak usia dini di lingkungan sekolah.

Bagaimana tidak, masih ada keluhan masyarakat mengenai anak yang masuk sekolah harus mengeluarkan sejumlah uang. Dalam sejumlah kasus, pembayaran tersebut disebut-sebut mencapai ratusan ribu rupiah.

Selain itu, persoalan biaya pakaian sekolah juga menjadi sorotan. Masyarakat mempertanyakan mengapa orang tua siswa masih harus mengeluarkan biaya dalam jumlah cukup besar, sementara sekolah mendapatkan dukungan anggaran pemerintah, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Anak-anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan tentang kejujuran dan integritas justru dapat melihat berbagai persoalan yang berkaitan dengan pungutan dan penggunaan uang di lingkungan pendidikan.

Janji Pejabat Dipertanyakan

Kekecewaan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan dunia pendidikan. Janji-janji pejabat pemerintah juga mulai dipertanyakan karena dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kenyataan yang dirasakan masyarakat di lapangan.

Masyarakat berharap para pejabat tidak hanya memberikan janji, tetapi juga membuktikan komitmen melalui kerja nyata untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan Provinsi Lampung.

Sorotan lebih keras juga muncul terhadap dugaan adanya praktik setoran atau fee dalam proyek pemerintah. Bahkan, terdapat tudingan mengenai persentase tertentu, termasuk angka 20 persen, yang disebut-sebut berkaitan dengan proses mendapatkan proyek.

Tudingan tersebut tentu perlu dibuktikan melalui data dan pemeriksaan aparat penegak hukum. Apabila benar terjadi, praktik tersebut harus diusut secara transparan dan diproses sesuai ketentuan hukum.

Masyarakat Berhak Mendapat Pemerintahan yang Bersih

Masyarakat mempertanyakan apakah para pejabat yang mendapatkan amanah benar-benar memiliki komitmen untuk memajukan Lampung.

Kritik tersebut muncul karena masyarakat berharap jabatan pemerintahan digunakan untuk melayani kepentingan rakyat, bukan menjadi kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi.

Jangan sampai muncul anggapan di tengah masyarakat bahwa setelah seseorang menjadi pejabat, jabatan tersebut justru digunakan untuk menguasai atau menyalahgunakan uang negara.

Masyarakat berharap aparat penegak hukum tidak menutup mata terhadap setiap laporan dan informasi mengenai dugaan penyimpangan anggaran.

Jika memang terdapat praktik pungutan liar, suap, permainan proyek, atau penyalahgunaan anggaran negara, masyarakat meminta agar seluruhnya diperiksa berdasarkan bukti dan ditindak sesuai hukum.

Sebab, anggaran negara pada dasarnya berasal dari uang rakyat. Masyarakat Lampung berhak mengetahui bagaimana uang tersebut digunakan dan siapa yang bertanggung jawab apabila ditemukan penyimpangan.

Jangan sampai praktik korupsi dan penyimpangan dianggap sebagai sesuatu yang biasa oleh generasi muda. Sekolah seharusnya menjadi tempat untuk mengajarkan kejujuran, disiplin, dan integritas.

Pemerintah harus memberikan contoh yang baik agar anak-anak di Lampung tumbuh dengan keyakinan bahwa keberhasilan dapat diraih melalui kerja keras dan kejujuran, bukan melalui uang, sogokan, atau praktik yang melanggar aturan. (mediaviral.co)