Lampung Utara — MediaViral.co
DPRD Kabupaten Lampung Utara menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan dan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026, Rabu (5/11/2025). Rapat dihadiri 25 anggota dewan, terdiri dari 21 anggota hadir langsung dan 4 anggota mengikuti secara daring.
Sekretaris DPRD Lampung Utara, Eka Dharma Tohir, memastikan paripurna memenuhi ketentuan kuorum. “Total 25 anggota hadir, dengan rincian 21 offline dan 4 online,” ujarnya.
Pemkab Tegaskan Komitmen Efisiensi Anggaran
Wakil Bupati Lampung Utara, Romli, mewakili Bupati Hamartoni Ahadis, menyampaikan bahwa pemerintah daerah berkomitmen menyusun APBD 2026 yang efisien, akuntabel, dan berpihak pada pelayanan publik. Menurut Romli, masukan dari DPRD akan menjadi dasar penyempurnaan dokumen APBD sebelum ditetapkan.
“Pemerintah akan mengelola dan mengendalikan penggunaan sumber daya keuangan secara efisien dan bijaksana untuk memenuhi program prioritas, baik pusat maupun daerah,” kata Romli.
APBD 2026 Masih Defisit
Dalam nota keuangannya, Romli mengungkapkan bahwa penyusunan APBD 2026 masih dihadapkan pada defisit anggaran. Selisih antara pendapatan dan belanja daerah tercatat mencapai Rp17,4 miliar.
“Jika kita bandingkan pendapatan dan belanja daerah, terdapat defisit sebesar Rp17.405.317.137,” ucapnya.
Defisit tersebut akan ditutup melalui pembiayaan neto dengan nilai yang sama. Pemerintah mencatat penerimaan pembiayaan sebesar Rp15 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp32,4 miliar.
Pendapatan dan Belanja Daerah
Dalam rancangan APBD 2026, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp1,70 triliun, sedangkan belanja daerah direncanakan mencapai Rp1,69 triliun. Pemerintah menekankan belanja diarahkan pada program yang menyentuh kebutuhan masyarakat dan mendukung peningkatan layanan publik.
“APBD merupakan instrumen utama pembangunan dan penggerak ekonomi daerah,” kata Romli.
Ia berharap proses pembahasan DPRD dapat berlangsung efektif sehingga RAPBD 2026 dapat disahkan tepat waktu.
DPRD Minta OPD Percepat Dokumen Pendukung
Wakil Ketua II DPRD Lampung Utara, Dedy Andrianto, menekankan pentingnya koordinasi lintas OPD dalam penyusunan RAPBD. Menurut dia, percepatan pembahasan harus tetap menjaga kualitas proses.
“Harapan kami pembahasan bisa dipercepat tanpa mengurangi kualitas,” ujarnya.
Dedy meminta seluruh OPD segera menyerahkan dokumen pendukung agar pembahasan dapat berlangsung tepat waktu. “Waktu terus berjalan, tapi kualitas pembahasan harus tetap dijaga demi kepentingan masyarakat Lampung Utara,” kata dia. (mediaviral.co)
