Batu Bara, Sumatera Utara – MediaViral.co
Dugaan ketertutupan informasi penggunaan anggaran pendidikan di Kabupaten Batu Bara mulai memantik kecurigaan publik. Media online DHASAM.co.id secara resmi melayangkan surat permohonan informasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara terkait sejumlah proyek pembangunan dan rehabilitasi fasilitas sekolah tingkat SMP tahun anggaran 2025.
Surat bernomor 017/Red.Dhasam.co.id/III/2026 tertanggal 02 Maret 2026 itu ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Batu Bara melalui Kepala Bidang Pembinaan SMP. Dalam surat tersebut, redaksi meminta salinan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari sejumlah proyek pembangunan sekolah yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah.
Langkah ini dilakukan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penggunaan dana pendidikan yang bersumber dari uang negara. Namun hingga kini, sikap Dinas Pendidikan Batu Bara dinilai masih tertutup sehingga memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat.
Permohonan informasi tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang secara tegas mewajibkan setiap badan publik membuka akses informasi kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan anggaran negara.
Dalam surat yang diajukan pimpinan redaksi DHASAM.co.id itu, terdapat sejumlah proyek yang diminta datanya, antara lain:
Pembangunan toilet dan sanitasi UPT SMPN 02 Talawi senilai Rp117.040.000
Pembangunan pagar sekolah UPT SMPN 2 Talawi sebesar Rp195.000.000
Pembangunan pagar sekolah UPT SMPN 1 Sei Suka senilai Rp195.000.000
Rehabilitasi ruang kelas UPT SMPN 2 Datuk Lima Puluh sebesar Rp125.750.000
Rehabilitasi toilet di beberapa sekolah sekitar Rp76.076.000
Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) di tiga sekolah masing-masing Rp261.500.000
Jika ditotal, nilai proyek tersebut mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah, angka yang tentu tidak kecil bagi anggaran pendidikan daerah.
Situasi ini memunculkan pertanyaan besar: mengapa dokumen RAB proyek pendidikan tersebut sulit diakses publik?
“Anggaran pendidikan berasal dari uang rakyat. Jika informasi dasar seperti RAB saja tidak dibuka, wajar jika publik mulai bertanya-tanya,” ujar salah satu sumber yang mengetahui pengajuan surat tersebut.
Berdasarkan aturan dalam UU Keterbukaan Informasi Publik, badan publik wajib memberikan jawaban atas permohonan informasi maksimal 10 hari kerja sejak surat diterima.
Jika permintaan tersebut diabaikan atau tidak dijawab, pemohon informasi berhak mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi, bahkan membuka peluang pemeriksaan lebih jauh terhadap penggunaan anggaran tersebut.
Kini sorotan publik tertuju ke Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara. Transparansi dianggap menjadi kunci untuk meredam kecurigaan masyarakat terhadap pengelolaan proyek pembangunan fasilitas sekolah yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah.
Jika informasi tersebut terus tertutup, bukan tidak mungkin polemik ini akan melebar dan memicu desakan publik agar aparat pengawas hingga penegak hukum turun tangan menelusuri penggunaan anggaran pendidikan di daerah tersebut. (mediaviral.co)
