Tanggamus, Lampung — MediaViral.co
Desakan terhadap penegakan hukum yang lebih tegas kembali mengemuka di Kabupaten Tanggamus. Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Tanggamus meminta Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tanggamus yang baru, Subari Kurniawan, S.H., M.H., untuk menuntaskan sejumlah kasus dugaan korupsi yang dinilai mandek dalam beberapa tahun terakhir.
Ketua DPD PGK Tanggamus, Hendra Hadi Putra, menyebut beberapa perkara besar hingga kini belum menunjukkan perkembangan signifikan. Di antaranya, dugaan penyimpangan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tahun anggaran 2024, dugaan korupsi pengelolaan dana di Bank BPRS Tanggamus, serta indikasi penyelewengan anggaran pembangunan di RSUD Batin Mangunang.
“Kami menilai sudah saatnya Kejari yang baru bergerak cepat menuntaskan perkara-perkara besar yang selama ini mengendap. Masyarakat membutuhkan kepastian hukum, bukan alasan,” ujar Hendra, Kamis (13/11/2025).
Ia menambahkan, lambannya proses hukum terhadap sejumlah perkara tersebut menimbulkan kecurigaan publik akan adanya praktik “main mata” dalam penegakan hukum. Karena itu, PGK mendorong Kejari Tanggamus untuk membuka kembali seluruh berkas lama dan melakukan pemeriksaan secara terbuka, transparan, dan profesional.
“Kasus di Dinas PUPR, BPRS, maupun RSUD Batin Mangunang harus menjadi prioritas. Kami akan terus mengawal agar tidak ada lagi pembiaran terhadap dugaan pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat,” tegasnya.
PGK Tanggamus juga menyatakan siap memberikan dukungan data, informasi lapangan, maupun masukan dari masyarakat untuk mempercepat proses penegakan hukum di wilayah tersebut.
“Kepemimpinan baru di Kejari Tanggamus harus menunjukkan komitmen nyata terhadap pemberantasan korupsi. Kami akan berdiri di barisan masyarakat untuk memastikan keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu,” pungkas Hendra.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak Kejaksaan Negeri Tanggamus belum memberikan keterangan resmi terkait desakan tersebut. Publik menantikan langkah konkret Kajari baru dalam menegaskan komitmen pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah. (mediaviral.co)
