Lampung Selatan – MediaViral.co
Proyek Penanganan Kondisi Tanggap Darurat Pembangunan Jembatan Way Citiro Purwodadi di Desa Karya Mulya Sari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, diduga bermasalah dan kini menjadi sorotan tajam Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Anti Korupsi Indonesia (LSM KAKI) Lampung.
Pasalnya, proyek yang berada di bawah pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PU-PR) Lampung Selatan itu dinilai tidak transparan dan terkesan ditutup-tutupi dari publik.
Ketua Umum LSM KAKI Lampung, Lucky Nurhidayah, S.H., mengatakan pihaknya menemukan papan informasi proyek dipasang secara tidak layak dan tersembunyi di sebuah gubuk tempat penyimpanan material bangunan.
“Pantasan tidak terlihat, ternyata papan informasinya dipasang di gubuk tempat penumpukan material tukang. Seharusnya papan informasi proyek dipasang di depan lokasi agar masyarakat tahu kegiatan apa yang sedang dilaksanakan,” ujarnya, Jumat (24/10/2025).
Lucky menambahkan, selain dipasang tidak pada tempatnya, papan informasi tersebut juga tidak mencantumkan secara jelas nilai anggaran proyek yang disebut mencapai ratusan juta rupiah dari APBD 2025.
“Ini aneh, proyek pemerintah harusnya terbuka. Tapi justru kesannya ditutupi. Padahal masyarakat berhak tahu berapa besar anggarannya,” tegasnya.
Diketahui, proyek tanggap darurat tersebut dikerjakan oleh CV Athifa Kalya dan berada di bawah pengawasan Dinas PU-PR Lampung Selatan.
Menanggapi hal itu, Lucky meminta pihak dinas lebih tegas dalam melakukan pengawasan terhadap kontraktor agar mematuhi aturan, terutama terkait transparansi informasi publik.
“Dinas harus menegur rekanan yang tidak memasang papan proyek sesuai ketentuan. Jangan dibiarkan, karena hal ini bisa memunculkan dugaan penyimpangan,” tambahnya.
Selain menyoroti ketidaktransparanan proyek, LSM KAKI Lampung juga mengungkap dugaan praktik pengondisian tender di lingkungan Dinas PU-PR Lampung Selatan.
Lucky bahkan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun tangan mengaudit seluruh proses tender proyek yang dilaksanakan dinas tersebut.
Ia menuding salah satu pejabat, Hasannudin, selaku Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga, diduga kuat terlibat dalam pengaturan pemenang tender dan menerima setoran dari sejumlah kontraktor.
“Ini harus diusut tuntas. Ada dugaan praktik setoran dan pengondisian tender proyek yang melibatkan pejabat Dinas PU,” tegas Lucky.
Menurutnya, beberapa rekanan telah berani menyampaikan dugaan tersebut secara terbuka kepada LSM KAKI Lampung.
“KPK harus segera mengecek dan memeriksa harta kekayaan Hasannudin, karena kami menduga ada kejanggalan yang perlu ditelusuri lebih jauh,” ujarnya.
Lucky menilai, dugaan praktik curang tersebut merupakan bentuk nyata dari tindakan korupsi yang merusak prinsip pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Kami berharap aparat penegak hukum bertindak cepat. Jangan sampai masyarakat terus dirugikan oleh oknum-oknum seperti ini,” pungkasnya. (***)
