Pati/Jawa Tengah, MediaViral.co
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati mengadakan sidang paripurna bersama dengan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) dengan agenda pembentukan hak angket terkait kebijakan bupati Pati, Rabu, 13 Agustus 2025. Dimana dalam audiensi tersebut AMPB mendesak kepada jajaran DPRD selaku wakil rakyat untuk memakzulkan Bupati Sudewo dan melengserkan Sudewo sebagai Bupati Pati periode 2025-2030. Sebab sebagaimana yang digembar-gemborkan selama ini, kinerja Bupati Sudewo selama enam bulan di awal jabatannya ini menimbulkan pro dan kontra karena membebani dan merugikan masyarakat. Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pati Ali Badrudin menyatakan, keinginan dari masyarakat Pati yang menginginkan lengsernya Bupati Sudewo. Sehingga sesuai dengan tugas DPRD sebagai wakil rakyat, pihaknya bakal membentuk hak angket dan panitia khusus (pansus) untuk melengserkan Sudewo sesuai dengan keinginan AMPB. “Usul Hak Angket DPRD Pati tentang Kebijakan Bupati Pati. Telah disepakati untuk membentuk hak angket tentang kebijakan Bupati Pati. Kami menyetujui pembentuk hak angket tentang kebijakan Bupati Pati,” kata Ali. Karena memberhentikan bupati bukanlah tugas dan wewenang DPRD, pihaknya bakal segera membentuk pansus untuk kemudian dibentuk hak angket dan segera diusulkan ke Mahkamah Agung (MA) karena yang berwenang mencopot Sudewo dari jabatannya sebagai bupati Pati adalah MA. “Kalau minta cepat tidak bisa, harus sesuai tahapan karena tugas DPRD hanya mengusulkan. Yang berhak memberhentikan bupati adalah Mahkamah Agung,” tambah Ali. Nantinya bakal ada 15 anggota pansus yang akan membentuk hak angket Pelengseran Bupati Pati Sudewo. Sebagai rincian anggota pansus terdiri dari 7 fraksi DPRD Pati, yakni: 1. PDIP 5 orang 2. Gerindra 2 orang 3. PKB 2 orang 4. PPP 2 orang 5. Demokrat 2 orang 6. PKS 1 orang 7. Golkar 1 orang
Media viral co. (*)
