Pamulihan/Garut-Jawa Barat, koranpemberitaankorupsi.id
Salah satu kios pupuk di kab.Garut Kec Pamulihan Ibu Pak H dedi desa pakenjeng Saat di Konfirmasi terkait pupuk menjalankan Lebih dari pada HET nilai Yang di jual nya sangat Pantastis
Ada salah satu warga Bawasanya harga nya lumayan Pantastis mungkin kios tersebut ingin memperkaya diri tolong kepada AFH Segera proses
Kios pupuk yang ada di desa Pakenjeng itu Sangat curang dan juga Tidak bisa menghargai program susembasa pangan tolong secepatnya Cabut izin nya sesuai dengan UUD.
Bukati saya sudah siap dalam artian kami sangat menyayangkan itu hak petani ko jadi malah memperkaya diri sangat melebihi PKI seharus nya harus menjadi jembatan buat masyarakat
Menjual pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) merupakan tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Pelaku usaha yang menjual pupuk bersubsidi di atas HET dapat terancam hukuman penjara dan denda yang cukup besar.
Dasar Hukum:
Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan:
Pasal 2 UU ini mengatur tentang larangan praktik perdagangan yang merugikan masyarakat, termasuk penjualan pupuk bersubsidi di atas HET.
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001:
Pasal 2 UU ini mengatur tentang tindak pidana korupsi, dan praktik penjualan pupuk bersubsidi di atas HET dapat dikategorikan sebagai tindakan korupsi karena merugikan petani dan negara.
Pidana penjara: Ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun, bahkan bisa lebih tergantung pada tingkat kerugian yang ditimbulkan.
Denda: Denda maksimal hingga Rp 10 miliar, atau bahkan lebih.
Sanksi administratif: Pupuk Indonesia juga dapat memberikan sanksi administratif berupa pemutusan hubungan kerjasama dengan kios atau distributor yang terbukti melanggar.
