Gresik/ Jawa Timur, koranpemberitaankorupsi.id
Membeli atribut seragam pungutan liar (pungli) di Sekolah Menengah Pertama Negeri SMPN 4 Gresik telah menjadi perhatian publik belakangan ini. Salah satu bentuk pungli yang sering terjadi adalah mewajibkan untuk membeli atribut seragam. Hal ini tentu saja menimbulkan kerugian bagi para orang tua siswa yang harus mengeluarkan uang lebih hanya untuk memenuhi kebijakan sekolah yang tidak jelas dasarnya.
Selain atribut seragam sebesar Rp. 300.000 pungli juga terjadi dalam hal pembelian buku antologi. Siswa diwajibkan untuk membeli buku antologi seharga Rp35.000 dan sampul raport Rp60.000.
Ketika dikonfirmasi, humas kesiswaan mengakui bahwa biaya Rp35.000 untuk buku antologi memang ada, tetapi mereka berkilah bahwa itu adalah pengganti biaya cetak.
Tindakan ini tidak hanya merugikan para orang tua siswa, tetapi juga menciptakan ketidakadilan bagi siswa yang kurang mampu secara finansial dan melabrak aturan yang sudah di tetapkan oleh kemendikbud.
Tidak cukup sampai disitu, setiap bulan pada hari jumat siswa diberikan amplop untuk infak bulanan yang tidak jelas digunakan untuk apa. Uang ini dikumpulkan, tapi tidak ada laporan transparan tentang penggunaannya. Apakah benar untuk kegiatan sosial? Atau hanya masuk ke kantong pihak tertentu?
Para siswa dan orang tua siswa tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai penggunaan dana infak tersebut. Hal ini menimbulkan keresahan wali murid. “Jangan-jangan bahwa dana infak tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi pihak-pihak tertentu, bukan untuk kepentingan sekolah dan siswa”, ungkap salah seorang wali murid yang merasa terbebani.
Apakah dinas provinsi akan tutup mata?
Dalam menghadapi masalah pungli di SMPN 4 Gresik, peran Dinas Pendidikan Provinsi menjadi sangat penting apabila dinas pendidikan kabupaten Gresik tidak memberikan tindakan tegas. Diharapkan dinas ini dapat bertindak tegas terhadap praktik pungli yang terjadi di sekolah ini. Dinas Pendidikan Provinsi harus memastikan bahwa kebijakan sekolah tidak merugikan siswa dan orang tua siswa serta memastikan transparansi dalam penggunaan dana sekolah. Kepala dinas provinsi harus berani memecat kepala sekolah dan dinas pendidikan kabupaten agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.
Tindakan tegas yang diambil oleh Dinas Pendidikan Provinsi akan menjadi cerminan komitmen pemerintah dalam memberantas pungli di dunia pendidikan. Jika dinas provinsi tutup mata terhadap praktik pungli yang terjadi di SMPN 4 Gresik, hal ini akan memberikan sinyal bahwa pungli dapat dilakukan tanpa konsekuensi. Oleh karena itu, diharapkan dinas provinsi dapat memberikan sanksi yang tegas kepada pihak-pihak yang terlibat dalam praktik pungli tersebut.
Dalam rangka menciptakan pendidikan yang berkualitas dan adil, pungli harus diberantas dengan tegas. Pemerintah dan dinas pendidikan harus bersikap proaktif dalam mengatasi masalah ini. Siswa dan orang tua siswa berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa harus terbebani oleh praktik pungli. Semoga Dinas Pendidikan Provinsi dapat memberikan solusi yang tepat dan bertindak tegas terhadap pungli di SMPN 4 Gresik demi kebaikan pendidikan di Indonesia
( Team red)
