Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Nasional

Diduga Proyek Siluman! Rehabilitasi SD Negeri 091695 Mayang Tanpa Papan Informasi, Enam Ruangan Jadi Sorotan — APH Diminta Turun

72
×

Diduga Proyek Siluman! Rehabilitasi SD Negeri 091695 Mayang Tanpa Papan Informasi, Enam Ruangan Jadi Sorotan — APH Diminta Turun

Sebarkan artikel ini

Simalungun, Sumatera Utara – MediaViral.co – Dugaan ketidaktransparanan dalam pekerjaan rehabilitasi atau revitalisasi SD Negeri 091695 Afdeling III Mayang, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, mulai menuai sorotan.

Berdasarkan pantauan awak media pada Sabtu (21/11/2026), terlihat adanya aktivitas pembongkaran dan rehabilitasi bangunan sekolah yang disebut-sebut mencakup enam ruangan. Namun, sangat disayangkan, papan informasi proyek tidak terlihat terpasang di lokasi pekerjaan.

Example 300250

Kondisi tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan di tengah masyarakat terkait transparansi pelaksanaan kegiatan, mulai dari nilai anggaran, sumber pendanaan, identitas kontraktor atau pelaksana pekerjaan, hingga jangka waktu pengerjaan.

Seorang pekerja bangunan yang mengaku berasal dari Bah Jambi menyebutkan bahwa pemborong pekerjaan tersebut berinisial S. Namun, informasi mengenai identitas lengkap dan legalitas pelaksana pekerjaan tersebut masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut.

Proyek Menggunakan Uang Negara, Transparansi Dipertanyakan

Apabila pekerjaan tersebut menggunakan anggaran negara, transparansi dan pertanggungjawaban merupakan hal penting yang harus diperhatikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai penggunaan anggaran yang diperuntukkan bagi fasilitas pendidikan. Karena itu, kejelasan mengenai sumber dana, nilai kontrak, pelaksana kegiatan, serta pengawasan pekerjaan perlu disampaikan secara terbuka.

Jangan sampai pekerjaan rehabilitasi sekolah justru menimbulkan tanda tanya akibat tidak jelasnya informasi mengenai sumber anggaran, pelaksana, maupun mekanisme pengawasannya.

Persoalan tersebut perlu ditelaah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, di antaranya:

  • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya Pasal 11 ayat (1) huruf d dan e, yang mengatur kewajiban badan publik menyediakan informasi mengenai rencana kerja proyek, perkiraan pengeluaran, serta perjanjian dengan pihak ketiga.
  • Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, yang mengatur sanksi pidana terhadap badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik yang wajib diberikan berdasarkan undang-undang sehingga mengakibatkan kerugian bagi orang lain.
  • Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, khususnya Pasal 47, yang mengatur ketentuan mengenai kontrak kerja konstruksi, termasuk identitas para pihak, uraian pekerjaan, nilai pekerjaan, jangka waktu pelaksanaan, serta tanggung jawab dan kewajiban para pihak.
  • Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 2 ayat (1), yang mengatur tindak pidana korupsi apabila terbukti terdapat perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara.
  • Pasal 3 UU Tipikor, yang mengatur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara.

Dengan demikian, apabila ditemukan indikasi pelanggaran, perlu dilakukan pemeriksaan dan pembuktian oleh pihak berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dinas Pendidikan dan APH Diminta Turun Tangan

MediaViral.co mendesak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun, Inspektorat, serta aparat penegak hukum (APH), baik Polres Simalungun maupun Kejaksaan Negeri Simalungun, agar segera melakukan penelusuran terhadap pekerjaan rehabilitasi enam ruangan SD Negeri 091695 Afdeling III Mayang tersebut.

Pemeriksaan diharapkan mencakup nilai anggaran, dokumen kontrak, identitas pelaksana pekerjaan, spesifikasi material, kualitas bangunan, volume pekerjaan, serta pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan kegiatan.

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi penyimpangan anggaran, pekerjaan fiktif, pengurangan volume, maupun kerugian keuangan negara, pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab diharapkan dapat diproses sesuai ketentuan hukum.

Jangan sampai fasilitas pendidikan yang dibangun menggunakan uang rakyat justru menjadi ladang keuntungan bagi oknum yang tidak bertanggung jawab.

Media Minta Dinas Pendidikan Segera Berikan Klarifikasi

MediaViral.co juga meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun segera memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.

Siapa pelaksana sebenarnya pekerjaan tersebut? Berapa nilai anggaran yang dialokasikan? Dari mana sumber pendanaannya? Mengapa papan informasi proyek tidak terlihat terpasang di lokasi pekerjaan?

Sejumlah pertanyaan tersebut perlu dijawab agar tidak menimbulkan spekulasi dan keresahan di tengah masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak pemborong yang disebut berinisial S maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun belum memberikan keterangan resmi terkait pekerjaan tersebut.

Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

(mediaviral.co)

Example 300x375