KAKI Lampung Bakal Geruduk Kantor Pemkot Bandar Lampung

Bandar Lampung — MediaViral.co

Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Lampung berencana menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Pemerintah Kota Bandar Lampung, Kamis (1/10/2026).

Aksi tersebut dilakukan untuk menyampaikan sejumlah sorotan terkait pengelolaan anggaran pada beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2025.

Beberapa dinas yang menjadi sorotan KAKI Lampung antara lain Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Dinas Pertanian dan Peternakan, serta Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung.

Soroti Anggaran DKP

Ketua Umum KAKI Lampung, Lucky Nurhidayah, dalam pernyataan sikapnya menyampaikan sejumlah pos anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2025 yang menurutnya perlu dibuka secara transparan kepada masyarakat.

Ada empat pos anggaran yang menjadi sorotan, yaitu:

• Penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp3.576.903.179.
• Penyediaan jasa pelayanan umum kantor sebesar Rp744.000.000.
• Pelayanan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebesar Rp188.031.178.
• Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan kendaraan dinas sebesar Rp104.170.000.

Menurut KAKI Lampung, data tersebut perlu dijelaskan kepada masyarakat, terutama mengenai alokasi dan realisasi anggarannya.

Soroti Dinas Pertanian dan Peternakan

KAKI Lampung juga menyampaikan sejumlah data yang mereka peroleh dari hasil pengumpulan bahan dan keterangan terkait Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Bandar Lampung tahun 2025.

Beberapa pos yang disoroti antara lain:

• Honorarium tenaga kontrak (swakelola) sebesar Rp1.320.000.000.
• Belanja sewa kendaraan bermotor penumpang sebesar Rp150.000.000.
• Belanja sewa bangunan gedung kantor sebesar Rp100.000.000.
• Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor sebesar Rp230.920.000.

KAKI meminta adanya penjelasan mengenai penggunaan anggaran tersebut agar masyarakat dapat mengetahui perencanaan dan realisasinya.

Soroti Piutang Royalti Pasar

Untuk Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, KAKI Lampung menyoroti data piutang royalti pasar per 31 Desember 2025.

Dalam data yang disampaikan KAKI, terdapat piutang Royalti Pasar Bambu Kuning dari PT Sanjaya Rezeki Mas sebesar Rp850.000.000.

Kemudian piutang Royalti Pasar Bambu Kuning dari PT Gunung Pesagi sebesar Rp3.600.000.000, serta piutang Royalti Pasar Tugu sebesar Rp646.216.890.

KAKI Lampung menyebut total piutang royalti tersebut mencapai Rp5.096.216.893.

Selain itu, KAKI juga menyoroti daftar piutang denda terkait keterlambatan pembayaran kontribusi oleh PT Senjaya Rezeki Mas.

Berdasarkan data yang disampaikan, nilai royalti dalam beberapa kewajiban tersebut mencapai Rp1 miliar. Dari jumlah tersebut, disebut telah disetorkan sebesar Rp150 juta, sehingga tersisa piutang sebesar Rp850 juta.

Dalam dokumen KAKI, denda keterlambatan yang dihitung untuk kewajiban tersebut disebut mencapai Rp4.534.800.000.

Minta Anggaran Dibuka kepada Publik

Ketua Umum KAKI Lampung, Lucky Nurhidayah, mengatakan pihaknya meminta Pemerintah Kota Bandar Lampung dan dinas terkait memberikan informasi secara terbuka mengenai penggunaan anggaran.

“Mendesak transparansi, menuntut kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung untuk membuka akses informasi seluas-luasnya kepada publik terkait alokasi dan realisasi anggaran,” ujar Lucky dalam pernyataan sikapnya.

KAKI Lampung juga menyatakan menolak praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta dugaan penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi merugikan keuangan negara dan masyarakat.

Selain itu, KAKI Lampung meminta aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan maupun KPK, menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

KAKI Lampung menyatakan siap memberikan data tambahan dan bukti pendukung apabila diperlukan oleh pihak berwenang.

Pihak Pemerintah Kota Bandar Lampung dan dinas terkait belum dimuat keterangannya dalam berita ini. Ruang klarifikasi dan hak jawab tetap terbuka sesuai ketentuan jurnalistik. (mediaviral.co)