Proyek Irigasi Rp1,97 Miliar Diduga Dikerjakan Manual, Mutu Dipertanyakan

Simalungun, Sumatera Utara — MediaViral.co

Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi D1 Jawa Maligas/Marihat Bayu dengan nilai kontrak sebesar Rp1.973.128.000 menjadi sorotan. Pasalnya, pekerjaan di lapangan diduga dilakukan secara manual, termasuk pekerjaan yang seharusnya mengikuti metode dan spesifikasi teknis dalam dokumen kontrak.

Proyek tersebut berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Simalungun dan dikerjakan oleh CV Greni Utama. Berdasarkan informasi kontrak, pekerjaan dimulai pada 16 Juli 2026 dengan masa pelaksanaan selama 150 hari kalender.

Sorotan muncul karena metode pekerjaan yang digunakan di lapangan diduga berbeda dengan metode yang seharusnya mengacu pada dokumen kontrak.

Pertanyaannya, apakah pengerjaan secara manual tersebut memang diperbolehkan dalam RKS dan spesifikasi teknis proyek?

Jika metode yang digunakan tidak sesuai dengan dokumen kontrak dan kemudian berdampak terhadap kualitas atau volume pekerjaan, kondisi tersebut perlu mendapat penjelasan dari pihak terkait.

Pengawas proyek dan pejabat yang berwenang juga perlu menjelaskan apakah metode kerja tersebut telah disetujui serta bagaimana pengawasan terhadap kualitas pekerjaan dilakukan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi harus memenuhi berbagai ketentuan, termasuk standar keamanan, keselamatan, kesehatan, keberlanjutan, dan mutu pekerjaan.

Karena itu, DPUTR Simalungun dan konsultan pengawas diharapkan memberikan penjelasan mengenai metode kerja yang digunakan, termasuk apakah penggunaan mesin molen diwajibkan dalam dokumen teknis, bagaimana komposisi campuran beton, serta apakah pekerjaan yang telah dilakukan sudah melalui pemeriksaan mutu.

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, volume, atau mutu yang tercantum dalam kontrak, maka pihak berwenang dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran serta kerugian keuangan negara.

Jangan sampai proyek dengan nilai hampir Rp2 miliar hanya terlihat baik dari sisi administrasi, sementara kualitas pekerjaan fisiknya masih dipertanyakan.

Publik berhak mendapatkan pekerjaan irigasi yang sesuai dengan kontrak, memiliki mutu yang baik, dan dapat dipertanggungjawabkan.

MediaViral.co membuka ruang hak jawab bagi DPUTR Kabupaten Simalungun, CV Greni Utama, konsultan pengawas, maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan klarifikasi atas informasi tersebut. (mediaviral.co)