Bengkulu – MediaViral.co
Dunia pendidikan di Provinsi Bengkulu kembali diguncang isu yang menghebohkan. Dua oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas sebagai staf di Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Bengkulu, berinisial SY (Syarifudin) dan TF (Taufik), menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan penyalahgunaan wewenang dan praktik pungutan liar (pungli) dalam pengelolaan program pendidikan.
Informasi tersebut pertama kali ramai diperbincangkan oleh sejumlah netizen Bengkulu beberapa hari terakhir. Saat dihubungi awak MediaViral.co, salah seorang netizen yang mengunggah informasi itu menyatakan tidak keberatan apabila dugaan tersebut dipublikasikan dan menjadi perhatian publik.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, kedua oknum staf tersebut diduga bertindak melampaui kewenangan jabatannya dan disebut-sebut memiliki pengaruh besar dalam proses pendataan calon penerima Program Bantuan Revitalisasi Sekolah yang bersumber dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Sejumlah sumber menyebutkan, SY dan TF diduga memanggil kepala sekolah secara sepihak dengan alasan melakukan pendataan penerima bantuan dari pemerintah pusat. Namun, di balik proses tersebut, muncul dugaan adanya permintaan sejumlah uang dengan iming-iming sekolah yang menyetor akan diprioritaskan menerima bantuan.
“Statusnya hanya staf, tetapi gerakannya seperti pejabat yang memiliki kewenangan penuh. Kami dipanggil, didata, lalu muncul pembicaraan soal uang jika ingin bantuan diprioritaskan,” ujar salah seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Tak hanya itu, kedua oknum ASN tersebut juga diduga ikut mengintervensi data penunjukan kepala sekolah definitif di sejumlah wilayah di Bengkulu. Dugaan tersebut dinilai telah menimbulkan keresahan di lingkungan internal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut maupun langkah yang akan diambil.
Publik dan para pegiat antikorupsi mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) serta Inspektorat Provinsi Bengkulu untuk segera melakukan investigasi menyeluruh guna mengungkap fakta yang sebenarnya dan menjaga integritas dunia pendidikan di Provinsi Bengkulu. (mediaviral.co)
