Simalungun, Sumatera Utara – MediaViral.co
Operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nagori Landbouw, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, menjadi sorotan masyarakat. Dapur yang melayani tiga nagori, yakni Nagori Landbouw, Nagori Marihat Bandar, dan Nagori Kerasaan Rejo, dengan kapasitas sekitar 2.500 ompreng per hari itu diduga belum memiliki sistem pengolahan limbah yang memadai.
Kekhawatiran warga muncul karena aktivitas dapur berskala besar dinilai menghasilkan limbah cair, minyak, dan sisa makanan dalam jumlah besar setiap harinya. Masyarakat menilai, apabila pengelolaan limbah tidak dilakukan secara maksimal, kondisi tersebut dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan warga sekitar.
Saat dikonfirmasi terkait dugaan tersebut, Kepala SPPG berinisial Dimas P membantah bahwa dapur beroperasi tanpa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
“IPAL sudah ada, kami tetap memperhatikan limbah yang keluar. Saat ini IPAL dalam pengajuan upgrade, sementara mesin dan alat masih dalam pemesanan. Dapur bisa operasional atas izin BGN,” ujarnya.
Namun, pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan baru di tengah masyarakat. Pasalnya, apabila IPAL masih dalam tahap peningkatan kapasitas dan peralatan pendukung masih dalam proses pemesanan, warga mempertanyakan apakah sistem pengolahan limbah yang ada saat ini benar-benar mampu menampung aktivitas dapur dengan produksi ribuan ompreng setiap hari.
Masyarakat pun mendesak instansi terkait, mulai dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, hingga aparat pengawas program MBG agar turun langsung melakukan pemeriksaan lapangan secara terbuka. Warga berharap pengawasan dilakukan secara serius dan tidak hanya sebatas formalitas.
Menurut masyarakat, program pemenuhan gizi nasional seharusnya tetap mengedepankan aspek keselamatan lingkungan dan kesehatan warga sekitar agar tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat. (mediaviral.co)
