Oleh:
Dr. H. Suli Da’im, M.M.
(Dosen UMSURA)
Jawa Timur | MediaViral.co
Kebijakan Work From Home (WFH) yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bukan sekadar soal pola kerja—ini adalah ujian serius: apakah pemerintah benar-benar ingin berhemat, atau hanya sedang membangun ilusi efisiensi?
Di tengah tekanan global dan dalih penghematan energi, pemerintah pusat menggulirkan WFH sebagai solusi. Angkanya bombastis: triliunan rupiah disebut bisa dihemat. Jawa Timur pun ikut arus. Namun pertanyaannya sederhana tapi tajam—apakah ini solusi nyata, atau sekadar langkah kosmetik untuk terlihat responsif?
Efisiensi Receh di Tengah Pemborosan Raksasa
WFH digadang-gadang mampu menekan konsumsi BBM ASN. Namun, jika ditelaah lebih dalam, berapa besar sebenarnya angka itu jika dibandingkan dengan:
- Proyek infrastruktur bernilai miliaran hingga triliunan rupiah
- Belanja pegawai yang terus membengkak
- Program-program yang sering kali minim dampak nyata
Jika kebijakan hanya menyasar penghematan kecil, sementara potensi pemborosan besar dibiarkan, maka ini bukan efisiensi—melainkan pengalihan isu yang dibungkus dalam kebijakan administratif.
Setengah Hati Mengikuti Pusat
Pemerintah pusat tidak berhenti pada WFH. Mereka memangkas perjalanan dinas hingga 50–70 persen, membatasi penggunaan kendaraan dinas, serta mendorong digitalisasi birokrasi secara masif.
Pertanyaannya, apakah Jawa Timur juga berani menyentuh inti persoalan, yakni struktur anggaran yang sarat pemborosan?
Jika tidak, maka WFH hanya akan menjadi kebijakan setengah hati: mengikuti arah pusat, tetapi tanpa keberanian melakukan perubahan mendasar.
Pelayanan Publik Berpotensi Terdampak
Di balik jargon efisiensi, terdapat risiko yang tidak bisa diabaikan, yakni kualitas pelayanan publik.
WFH berpotensi menimbulkan:
- Gangguan koordinasi antar OPD
- Penurunan kecepatan layanan administratif
- Ketimpangan kinerja antar unit kerja
Tanpa sistem pengawasan berbasis kinerja yang jelas, WFH justru bisa menjadi ruang abu-abu dalam produktivitas ASN.
Antara Reformasi dan Gimmick
WFH seharusnya menjadi pintu masuk menuju reformasi birokrasi yang lebih luas, seperti:
- Digitalisasi layanan publik secara menyeluruh
- Penerapan sistem kerja berbasis kinerja (KPI)
- Evaluasi total terhadap struktur belanja daerah
Namun, jika langkah-langkah tersebut tidak diikuti, maka WFH berisiko hanya menjadi kebijakan yang terlihat modern, tetapi minim dampak nyata.
Publik Menuntut Substansi, Bukan Simbol
Masyarakat tidak semata-mata mempersoalkan lokasi kerja ASN. Yang lebih penting adalah:
- Pelayanan yang cepat dan responsif
- Pengelolaan anggaran yang transparan dan tepat sasaran
- Keberanian pemerintah dalam menekan pemborosan
Jika WFH hanya berhenti pada pengaturan pola kerja tanpa menyentuh akar persoalan, maka wajar jika publik mempertanyakan efektivitasnya.
Penutup
Langkah Pemerintah Provinsi Jawa Timur patut diapresiasi sebagai bagian dari upaya efisiensi dan modernisasi birokrasi. Namun, kebijakan tidak cukup dinilai dari simbol dan narasi.
Yang dibutuhkan saat ini adalah langkah konkret dalam membenahi tata kelola anggaran dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan bukan diukur dari berapa hari ASN bekerja dari rumah, melainkan dari seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. (mediaviral.co)
