Serang, Banten – MediaViral.co
Aroma tak sedap kembali menyeruak dari pengelolaan infrastruktur digital di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Kali ini, sorotan tajam datang dari kalangan mahasiswa yang menilai adanya kejanggalan serius dalam pengelolaan IP Address oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Banten.
Koordinator Isu Kebijakan Publik, Haikal Maulana, menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar urusan teknis, melainkan mencerminkan lemahnya perencanaan, pengawasan, dan akuntabilitas dalam tata kelola digital pemerintah daerah.
“Dari total 512 IP Address yang dimiliki Pemprov Banten, hanya 142 yang aktif digunakan. Artinya, sekitar 370 IP Address terkesan menganggur. Ini bukan sekadar kelalaian, tapi bisa mengarah pada pemborosan anggaran yang patut dipertanyakan,” tegas Haikal.
Menurutnya, kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah kebutuhan infrastruktur digital tersebut sejak awal sudah dihitung secara matang, atau justru ada indikasi pembengkakan anggaran yang disengaja?
Tak hanya soal efisiensi, Haikal juga mengingatkan potensi ancaman serius dari sisi keamanan siber. IP Address yang tidak terkelola dengan baik berpotensi menjadi celah penyalahgunaan, mulai dari aktivitas ilegal hingga kebocoran data.
“Dalam era digitalisasi pemerintahan, ini bukan hal sepele. Ini ancaman nyata,” ujarnya.
Sorotan semakin tajam ketika dikaitkan dengan anggaran fantastis yang digelontorkan, yakni mencapai Rp2,28 miliar. Mahasiswa menilai publik berhak mengetahui transparansi dan rasionalitas penggunaan dana tersebut.
“Kalau hasilnya tidak sebanding dengan anggaran, wajar jika muncul dugaan mark-up. Pertanyaannya, apakah semua sudah sesuai prosedur, atau ada praktik penggelembungan harga?” lanjutnya.
Koalisi Mahasiswa Demokrasi Indonesia pun mendesak dilakukan audit menyeluruh dan terbuka, baik oleh inspektorat daerah maupun lembaga independen. Mereka juga meminta aparat penegak hukum turun tangan jika ditemukan indikasi penyimpangan.
Mahasiswa menegaskan tidak akan tinggal diam. Mereka bahkan mengancam akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran jika tidak ada langkah konkret dari pemerintah daerah.
Adapun tuntutan yang disampaikan antara lain:
- Mendesak audit independen terhadap penggunaan anggaran Rp2,28 miliar, termasuk proses pengadaan hingga pemanfaatan IP Address.
- Meminta aparat penegak hukum menyelidiki dugaan penggelembungan anggaran.
- Mendesak evaluasi total kebijakan digital Pemprov Banten.
- Menuntut optimalisasi 370 IP Address yang tidak terpakai.
- Meminta keterbukaan data aset digital kepada publik.
- Mendorong pelibatan akademisi dan masyarakat sipil dalam perencanaan kebijakan digital.
“Jika tidak ada respons, kami siap turun ke jalan dengan ratusan massa. Ini uang rakyat, bukan untuk disia-siakan,” tutup Haikal dengan nada tegas.
Kasus ini menjadi ujian serius bagi komitmen transparansi Pemprov Banten di tengah gencarnya program digitalisasi. Publik kini menunggu: klarifikasi, atau justru terbongkarnya skandal yang lebih besar? (mediaviral.co)
