Pesisir Barat, Lampung – MediaViral.co
Aroma tak sedap dalam penanganan dugaan penyimpangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Pesisir Barat kian menyengat. Sudah hampir enam bulan sejak laporan resmi dilayangkan, namun proses hukum justru terkesan jalan di tempat—memicu kecurigaan publik: ada apa dengan penegakan hukum di daerah ini?
Ketua DPC Grib Jaya Pesisir Barat, Maryanta, angkat bicara dengan nada keras. Ia menilai lambannya kinerja Unit Tipikor Polres Pesisir Barat bukan lagi sekadar keterlambatan, melainkan indikasi lemahnya keseriusan—atau bahkan dugaan adanya “permainan” di balik layar.
“Ini bukan lagi lambat, ini seperti sengaja diperlambat! Laporan kami masuk sejak 13 Oktober 2025, tapi sampai hari ini tidak ada kejelasan. Kami patut bertanya, apakah kasus ini benar-benar diproses atau justru ‘diamankan’?” tegas Maryanta dengan nada geram.
Menurutnya, setiap upaya konfirmasi ke pihak Tipikor selalu berujung jawaban normatif tanpa kepastian. Tidak ada transparansi, tidak ada progres yang bisa dipertanggungjawabkan ke publik.
“Bahkan kami tidak tahu apakah terlapor sudah dipanggil atau belum. Ini aneh! Dalam kasus dugaan korupsi dana pendidikan, justru penanganannya seperti disembunyikan. Publik berhak tahu!” lanjutnya.
Maryanta juga menyoroti bahwa sikap ini berpotensi melanggar aturan yang jelas tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018, yang mewajibkan aparat menindaklanjuti laporan masyarakat maksimal dalam 30 hari kerja.
“Kalau aturan dilanggar, siapa yang harus bertanggung jawab? Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas!” katanya tajam.
Kondisi ini memantik kegeraman masyarakat. Dugaan penyimpangan Dana BOS bukan perkara sepele—ini menyangkut hak pendidikan anak-anak. Jika dana tersebut benar diselewengkan dan penanganannya justru mandek, maka yang dikorbankan bukan hanya keuangan negara, tapi masa depan generasi muda Pesisir Barat.
Kini, publik menunggu: apakah aparat penegak hukum akan menunjukkan taringnya, atau justru membiarkan kasus ini tenggelam perlahan tanpa kejelasan?
Satu hal yang pasti—kepercayaan masyarakat sedang dipertaruhkan. Dan jika hukum terus terkesan “mandul”, maka bukan tidak mungkin gelombang kekecewaan akan berubah menjadi tekanan yang lebih besar. (mediaviral.co)
