Banda Aceh – MediaViral.co
Di tengah aliran triliunan rupiah Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) setiap tahun, kondisi sebagian masyarakat Aceh justru masih jauh dari sejahtera. Kemiskinan, dampak banjir, tanah longsor, hingga keterbatasan layanan dasar masih menjadi kenyataan yang dihadapi banyak warga. Situasi ini memunculkan pertanyaan serius: ke mana sebenarnya arah triliunan uang rakyat tersebut?
Sorotan keras datang dari Ketua Umum Relawan Peduli Rakyat Lintas Batas, Arizal Mahdi, yang mendesak dilakukannya audit independen dan transparansi total terhadap pengelolaan APBA. Ia juga meminta lembaga legislatif daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), menjalankan fungsi pengawasan secara lebih tegas dan nyata.
Menurut Arizal, APBA merupakan uang rakyat yang harus dikelola secara profesional, akuntabel, dan terbuka. Setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah daerah, kata dia, harus benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Aceh.
“Rakyat berhak mengetahui ke mana triliunan rupiah APBA itu digunakan. Jangan sampai uang rakyat justru habis di lingkaran kekuasaan, sementara masyarakat masih hidup dalam kesulitan,” tegas Arizal.
Ia menilai fungsi pengawasan yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat Aceh merupakan kunci utama dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Tanpa pengawasan yang kuat dan independen, potensi penyimpangan dalam penggunaan anggaran akan selalu terbuka.
Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRA dinilai memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan serta penggunaan APBA benar-benar berpihak kepada masyarakat Aceh, bukan kepada kepentingan kelompok tertentu.
Warga Masih Bertahan di Pengungsian
Selain menyoroti persoalan tata kelola anggaran, Arizal juga menyinggung kondisi masyarakat yang masih terdampak banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Aceh dalam beberapa waktu terakhir.
Banyak warga, menurutnya, masih harus bertahan hidup di tempat pengungsian dengan berbagai keterbatasan, mulai dari kebutuhan pangan, layanan kesehatan, hingga akses pendidikan bagi anak-anak mereka.
Kondisi tersebut dinilai menjadi pengingat bahwa kebijakan pembangunan dan pengelolaan anggaran daerah harus benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat, terutama kelompok rentan yang terdampak langsung oleh bencana dan kesulitan ekonomi.
Desak Audit Independen
Dalam kesempatan itu, Arizal Mahdi kembali menegaskan pentingnya audit independen terhadap pengelolaan APBA guna memastikan seluruh proses penggunaan anggaran berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan publik.
Ia juga menekankan bahwa keterlibatan masyarakat sipil dalam mengawasi jalannya pemerintahan merupakan bagian penting dari demokrasi yang sehat.
Relawan Peduli Rakyat Lintas Batas, lanjutnya, akan terus berperan aktif mengawasi jalannya pemerintahan sekaligus menjadi jembatan aspirasi antara masyarakat dan para pengambil kebijakan.
Di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap pemerintahan yang bersih dan transparan, seruan audit dan keterbukaan pengelolaan APBA diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat serta memastikan pembangunan di Aceh benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat. (mediaviral.co)
