Palembang, Sumatera Selatan – MediaViral.co
Rencana pengadaan dua meja biliar mewah untuk rumah dinas pimpinan DPRD Sumatera Selatan dengan total anggaran mencapai Rp 486,9 juta memicu gelombang kritik publik. Di tengah berbagai persoalan daerah, anggaran hampir setengah miliar rupiah untuk fasilitas hiburan di rumah dinas dianggap tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat.
Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie akhirnya buka suara menanggapi polemik yang mulai ramai diperbincangkan. Ia mengakui memang ada rencana pengadaan dua meja biliar tersebut, namun menegaskan bahwa hingga kini belum ada pembelian dan masih sebatas perencanaan.
“Saya sudah menghubungi Sekretaris Dewan untuk mengklarifikasi. Itu masih tahap perencanaan, belum ada pembelian,” ujar Andie, Minggu (8/3/2026).
Berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), Sekretariat DPRD Sumsel memang mencantumkan rencana pembelian tersebut.
Dalam dokumen itu disebutkan, meja biliar untuk rumah dinas ketua DPRD dianggarkan sekitar Rp 151 juta, sementara meja biliar untuk rumah dinas Wakil Ketua III mencapai Rp 335,9 juta.
Angka tersebut sontak membuat publik bertanya-tanya: mengapa fasilitas di rumah dinas pejabat harus menelan anggaran hingga ratusan juta rupiah?
Andie yang juga menjabat sebagai Ketua Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Sumsel mencoba menjelaskan bahwa meja biliar itu direncanakan bukan sekadar fasilitas hiburan, melainkan alternatif tempat latihan bagi atlet biliar Sumatera Selatan.
“Selain di tempat latihan yang ada, atlet bisa juga berlatih di rumah dinas,” katanya.
Namun penjelasan tersebut belum sepenuhnya meredakan kritik publik. Banyak pihak menilai fasilitas olahraga seharusnya dibangun di gedung atau pusat latihan resmi, bukan ditempatkan di rumah dinas pejabat.
Menanggapi sorotan tersebut, Andie menyatakan pihaknya tetap menghargai perhatian masyarakat terhadap penggunaan anggaran daerah. Ia memastikan rencana pengadaan itu akan dievaluasi ulang.
“Kalau memang dinilai tidak mendesak atau tidak memberikan manfaat signifikan, pengadaan itu bisa ditinjau kembali bahkan dibatalkan,” tegasnya.
Meski demikian, polemik ini sudah telanjur memicu pertanyaan besar di tengah masyarakat: apakah anggaran daerah memang pantas digunakan untuk fasilitas biliar di rumah dinas pejabat, sementara banyak kebutuhan publik lain masih menunggu perhatian? (mediaviral.co)
