Lampung Utara – MediaViral.co
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali diterpa sorotan tajam. Kali ini, dugaan tak sedap mencuat dari Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara.
SPPG Bukit Kemuning yang menyalurkan MBG ke SDN 1 Bukit Kemuning diduga hanya merealisasikan sekitar Rp11 ribu untuk jatah makan tiga hari per siswa. Padahal, berdasarkan informasi yang beredar, anggaran MBG disebut mencapai Rp15 ribu per porsi per hari. Jika dikalikan tiga hari, totalnya semestinya menyentuh angka Rp45 ribu.
Selisih yang sangat mencolok ini memantik pertanyaan besar: ke mana sisa anggaran tersebut mengalir?
Dugaan “Rampok” Gizi Anak
Jika benar terjadi pengurangan nilai belanja makanan secara signifikan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya transparansi anggaran, melainkan juga hak dasar anak-anak untuk mendapatkan asupan gizi layak.
Program yang seharusnya menjadi investasi masa depan bangsa justru terancam tercoreng oleh dugaan praktik tak terpuji. Publik menilai, jika ada pihak yang bermain di balik distribusi MBG, maka itu sama saja dengan merampas hak gizi anak-anak sekolah dasar.
“Ini bukan soal iri atau sentimen pribadi. Ini soal hak anak-anak dan uang negara,” ujar salah satu warga dengan nada geram.
Kritik Dicap Iri Hati?
Ironisnya, di media sosial muncul komentar-komentar yang menyebut kritik terhadap pelaksanaan MBG sebagai bentuk iri hati. Narasi tersebut dinilai berpotensi membungkam kontrol sosial dan melemahkan pengawasan publik.
Padahal, kritik terhadap program yang menggunakan uang negara adalah bagian dari demokrasi. Apalagi ketika ada dugaan ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi di lapangan.
Publik Menunggu Penjelasan
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat menunggu klarifikasi terbuka dari pengelola SPPG Bukit Kemuning serta pihak terkait di Kabupaten Lampung Utara. Transparansi dan audit terbuka menjadi tuntutan agar polemik ini tidak berkembang liar.
Jika dugaan ini tidak benar, maka data realisasi anggaran dan rincian belanja harus dibuka ke publik. Namun jika ditemukan indikasi penyimpangan, aparat penegak hukum diharapkan segera turun tangan.
Sebab yang dipertaruhkan bukan sekadar angka rupiah—melainkan kredibilitas program negara dan masa depan generasi bangsa. (mediaviral.co)
