Kayuagung, OKI, Sumatera Selatan — MediaViral.co
Belum lama selesai direhabilitasi, lapangan tenis di halaman Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Ogan Komering Ilir (OKI) justru sudah berkarat. Kondisi ini langsung menyulut kemarahan publik dan memantik banjir tudingan miring di media sosial.
Proyek yang menelan anggaran hampir setengah miliar rupiah itu kini menjadi simbol kekecewaan. Alih-alih tampak baru dan representatif, fasilitas olahraga milik pemerintah daerah tersebut justru dinilai gagal fungsi sejak awal.
Pemberitaan berjudul “Baru Direhab, Lapangan Tenis OKI Sudah Berkarat: Dana Hampir Setengah Miliar Sia-Sia?” dengan cepat menyebar dan memicu reaksi keras warganet. Mayoritas komentar mempertanyakan kualitas pekerjaan, pengawasan proyek, hingga dugaan penyimpangan anggaran.
Salah satu komentar yang paling disorot datang dari akun Facebook Hep Mawardi, yang menulis secara blak-blakan:
“Sisa masuk kantong, laporan di pusat lebih dari anggaran.”
Komentar ini secara terbuka menyiratkan dugaan mark-up dan praktik korupsi, sebuah tudingan serius yang mencerminkan rendahnya kepercayaan publik terhadap proyek pemerintah daerah.
Nada serupa juga disampaikan akun Facebook Deni M, yang menulis singkat namun menusuk:
“Banyak untungnya.”
Meski singkat, komentar tersebut justru memperkuat persepsi publik bahwa proyek rehabilitasi ini lebih menguntungkan pihak tertentu ketimbang masyarakat.
Gelombang komentar ini menjadi potret telanjang krisis kepercayaan publik terhadap proyek-proyek infrastruktur pemerintah. Rehabilitasi yang seharusnya meningkatkan kualitas fasilitas justru berakhir menjadi bahan ejekan dan kecurigaan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak Pemda OKI maupun instansi teknis terkait mengenai penyebab karat pada lapangan tenis yang baru direhab tersebut. Publik pun menunggu: apakah akan ada audit, klarifikasi, atau sekadar pembiaran seperti kasus-kasus sebelumnya.
Satu hal yang pasti, bagi warganet, karat di lapangan tenis itu bukan sekadar persoalan besi—melainkan simbol buruknya kualitas dan pengawasan anggaran.
(Tim PPWI OKI/Red)
