Kayuagung, OKI, Sumatera Selatan – MediaViral.co
Dugaan praktik jual beli jabatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) memantik amarah publik. Warganet bereaksi keras, meluapkan kekecewaan dan kemarahan atas praktik yang dinilai mencoreng wajah birokrasi serta mengkhianati amanah jabatan publik.
Isu yang sebelumnya disorot praktisi hukum kini menjalar luas di media sosial. Kolom komentar dipenuhi suara protes, sindiran pedas, hingga tuntutan tegas agar aparat penegak hukum tidak menutup mata.
“Usut Tuntas, Jangan Didiamkan!”
Salah satu komentar paling lantang datang dari akun Jaya Kabson. Dengan nada geram dan huruf kapital, ia menulis:
“USUT TUNTAS JANGAN DIDIAMKAN SAJA. KALAU BENAR, TANGKAP PENYUAP DAN PENERIMA SUAPNYA. MEMANGNYA JABATAN ITU BARANG DAGANGAN?”
Pernyataan tersebut menjadi representasi kemarahan publik. Jabatan publik, menurut warganet, adalah amanah rakyat—bukan komoditas yang bisa diperjualbelikan demi kepentingan segelintir elite.
Pesimisme Publik: ‘Sudah Jadi Tradisi’
Nada lebih sinis disampaikan akun Tison Jawi, yang menuliskan:
“Yakin apo biso, Min? Olehnyo gwetu sudah jadi tradisi.”
(Yakin bisa, Min? Soalnya sudah jadi tradisi).
Komentar ini mencerminkan pesimisme mendalam masyarakat terhadap penegakan hukum. Praktik jual beli jabatan dianggap bukan lagi anomali, melainkan penyakit lama yang terus berulang tanpa efek jera.
Publik Muak, Aparat Ditantang Bertindak
Deretan komentar warganet menjadi alarm keras bagi aparat penegak hukum. Masyarakat menuntut tindakan nyata, bukan sekadar klarifikasi normatif atau pembiaran. Jika dugaan ini benar, publik mendesak agar semua pihak yang terlibat—baik pemberi maupun penerima—diproses hukum secara terbuka dan transparan.
Dugaan jual beli jabatan dinilai tidak hanya mencederai rasa keadilan, tetapi juga merusak sendi-sendi birokrasi dan menghancurkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Momentum Bersih-Bersih Birokrasi
Masyarakat berharap kasus ini menjadi titik balik untuk membersihkan birokrasi dari praktik koruptif. Jabatan publik, tegas warganet, harus diisi oleh figur yang kompeten, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan—bukan mereka yang lolos karena transaksi gelap di balik meja.
Kini sorotan publik tertuju pada aparat penegak hukum: berani mengusut tuntas, atau kembali membiarkan praktik lama terus hidup?
(PPWI OKI)
