Lhokseumawe, Aceh – MediaViral.co
Program Ketahanan Pangan dan Hewani yang bersumber dari 20 persen Dana Desa Tahun Anggaran 2025 di Kota Lhokseumawe terancam gagal total. Alih-alih berjalan sesuai perencanaan, program ini justru dinilai melenceng dari tujuan awal, bahkan sebagian besar dialihkan ke Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).
Fakta di lapangan menunjukkan kondisi yang ironis sekaligus dilematis. Rencana Anggaran Belanja Gampong (RABG) tidak berbanding lurus dengan realisasi kegiatan. Program yang seharusnya memperkuat ketahanan pangan masyarakat desa justru tak berdampak nyata.
Ketua Tim Investigasi LSM Gerakan Aspirasi Pemuda Aceh Rakyat Indonesia (GASPARI), Muhammad Riski, mengungkapkan bahwa realisasi anggaran Dana Desa untuk program ketahanan pangan baru berjalan di akhir tahun 2025, itupun tanpa hasil signifikan.
“Sebagian besar desa di Kota Lhokseumawe tidak melaksanakan program ketahanan pangan sebagaimana mestinya. Anggaran bernilai ratusan juta rupiah justru dialihkan ke BUMG,” tegas Riski kepada awak media, Kamis (22/1/2026).
Menurutnya, program ketahanan pangan di banyak desa tidak berfungsi, meski dana yang digelontorkan tergolong besar, mulai dari puluhan hingga ratusan juta rupiah per desa. Hasilnya jauh dari standar, bahkan nyaris tidak terlihat.
Ironisnya, kegagalan ini dinilai mengulang sejarah buruk. Pasalnya, pada periode 2020 hingga 2024, sebagian besar BUMG di Kota Lhokseumawe tidak aktif dan nyaris kolaps.
“Hanya beda nama program. Dulu BUMG gagal, sekarang lewat program ketahanan pangan dan hewani. Modal besar, hasil minim. Alasan pengurus pun bermacam-macam,” ungkap Riski.
Lebih jauh, Riski menyoroti pola pengelolaan yang dinilai tidak transparan. Setelah anggaran ketahanan pangan dialihkan ke BUMG, kegiatan dijalankan secara tertutup, bahkan terkesan sengaja disembunyikan dari masyarakat.
Tak hanya itu, sisa dana program yang tidak digunakan disebut masih tersimpan di rekening desa dan kemudian direncanakan untuk penyertaan modal fisik BUMG.
“Ini lucu. Bantuan bisa bersisa. Bicara layak atau tidak layak, menurut penilaian saya, banyak penerima yang faktanya tidak layak, tapi tetap dapat bantuan,” kata Riski dengan nada keras.
LSM GASPARI mendesak aparat penegak hukum untuk turun tangan jika program ini benar-benar gagal. Ia meminta agar dugaan penyimpangan diusut hingga ke akar-akarnya, demi mencegah masyarakat desa menjadi korban praktik oknum keuchik dan pihak-pihak yang diduga mencari keuntungan pribadi.
“Jangan sampai Dana Desa yang seharusnya untuk kepentingan rakyat justru menjadi ladang bancakan,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pemerintah desa maupun pihak terkait di Kota Lhokseumawe.
Report by: Chandra
22 Januari 2026
