Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Daerah

Takut Berikan Surat Penolakan Pendaftaran Kepada Pasangan Bacalon Bupati dan Wakil Bupati Dari Jalur Perseorangan, Pendukung Zulkifli (Abidon) dan Arizal Mahdi Minta Ketua KIP Pidie, Aceh Dicopot dari Jabatannya

433
×

Takut Berikan Surat Penolakan Pendaftaran Kepada Pasangan Bacalon Bupati dan Wakil Bupati Dari Jalur Perseorangan, Pendukung Zulkifli (Abidon) dan Arizal Mahdi Minta Ketua KIP Pidie, Aceh Dicopot dari Jabatannya

Sebarkan artikel ini

PIDIE,ACEH
10 Juni 2024.
Puluhan pendukung pasangan bakal calon (bacalon) Bupati dan Wakil Bupati Pidie, Zulkifli (Abidon) dan H. Arizal Mahdi, mendatangi kantor Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie pada Senin (10/06/2024). Massa yang terdiri dari berbagai kalangan ini mendesak agar KIP Pidie segera memberikan surat resmi penolakan pencalonan pasangan tersebut.

Kronologi Kejadian

Example 300x375

Massa mulai berkumpul sejak pukul 10.00 WIB di sekitar kantor KIP Pidie yang berlokasi di Jalan Profesor A. Majid Ibrahim, Sigli. Dengan menunjukkan dukungan mereka terhadap pasangan Zulkifli (Abidon) dan H. Arizal Mahdi, S.Pd., massa dengan tertib dan disiplin berkumpul di halaman parkir kantor KIP Pidie. Meskipun tanpa pengawasan ketat dari aparat kepolisian, massa memasuki area kantor dengan tertib.

Tuntutan Massa

Para pendukung menyuarakan tuntutan utama mereka, yaitu agar KIP Pidie segera mengeluarkan surat resmi penolakan berkas pencalonan pasangan Zulkifli dan Arizal Mahdi. Menurut mereka, penolakan pendaftaran yang dilakukan oleh KIP Pidie dianggap tidak transparan dan tidak disertai alasan yang jelas, menimbulkan kekecewaan dan ketidakpuasan di kalangan pendukung pasangan bacalon tersebut.

Pernyataan dari Pihak Pendukung

“Kami hanya meminta kejelasan dan transparansi dari KIP Pidie. Penolakan berkas tanpa alasan yang jelas merugikan hak politik kami sebagai warga negara. Kami mendesak agar KIP Pidie segera mengeluarkan surat resmi penolakan dengan mencantumkan alasan yang konkret,” ujar salah satu koordinator aksi.

Pendukung lainnya, yang tidak mau disebutkan namanya, menyatakan bahwa mereka akan terus mengadakan aksi damai hingga mendapatkan kejelasan dari KIP Pidie. “Kami berharap KIP Pidie mau mendengarkan aspirasi kami dan memberikan penjelasan yang memadai. Ini bukan hanya tentang pasangan bacalon, tapi juga tentang keadilan dalam proses demokrasi,” tegasnya.

Respons KIP Pidie

Ketua KIP Pidie, Ramli Usman, menemui empat orang perwakilan massa untuk menyampaikan klarifikasi. Dalam pertemuan tersebut, Ramli menjelaskan bahwa penolakan berkas pencalonan pasangan Zulkifli dan Arizal Mahdi didasarkan pada ketidakhadiran H. Arizal Mahdi saat penyerahan berkas, yang merupakan persyaratan wajib katanya.

“Kami memahami kekhawatiran dan kekecewaan para pendukung. Namun, proses penolakan berkas sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kami tidak akan mengeluarkan surat resmi penolakan yang menjelaskan secara rinci alasan penolakan tersebut,” terang Ramli dengan nada yang tidak menyenangkan.

Situasi di Lapangan

Situasi di sekitar kantor KIP Pidie terpantau kondusif meskipun ada aksi massa yang agak besar. Tidak ada penjagaan dari pihak kepolisian dari Polres Pidie. Aksi berlangsung dengan tertib dan damai. Tidak ada laporan tentang insiden kekerasan atau bentrokan selama aksi berlangsung.

Langkah Selanjutnya

Setelah mendengarkan penjelasan dari Ketua KIP Pidie, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib pada pukul 12.30 WIB. Namun, mereka menyatakan akan kembali mengadakan aksi jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi.

Sementara itu, pasangan Zulkifli dan Arizal Mahdi beserta tim pemenangan mereka sedang mempersiapkan langkah-langkah hukum untuk mengajukan keberatan atas penolakan berkas pencalonan mereka. Mereka berencana membawa kasus ini ke Pengadilan Negeri sebagai tindak pidana penipuan aturan untuk mendapatkan keadilan.

Penutup

Aksi puluhan massa pendukung pasangan bacalon Bupati dan Wakil Bupati Pidie ini menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan keadilan dalam setiap tahapan proses pemilihan umum. Semua pihak berharap agar masalah ini dapat diselesaikan dengan baik melalui jalur hukum yang berlaku, demi terciptanya demokrasi yang sehat dan berkeadilan di Kabupaten Pidie. (Koranpemberitaankorupsi.id)

Example 300250