Jakarta — MediaViral.co
Satuan Kerja Kesejahteraan Prajurit (SKKP), lembaga yang dipimpin seorang purnawirawan Polri berpangkat Brigadir Jenderal berinisial HT, tengah menjadi sorotan publik. Sejumlah pihak di berbagai daerah melaporkan dugaan praktik tidak etis dan wanprestasi yang dilakukan organisasi tersebut, mulai dari tunggakan pembayaran hingga dugaan penipuan berkedok investasi sosial.
Kasus pertama terungkap di Manado, Sulawesi Utara. Seorang staf sales marketing Hotel Fourpoints by Sheraton, Vita, menyebut SKKP belum melunasi biaya sewa ballroom senilai Rp 4 juta.
“Sudah beberapa bulan belum dibayar. Awalnya dijanjikan segera dilunasi, tapi sampai sekarang tidak ada kabar. Chat dan telepon pun tak direspons,” ujar Vita kepada media, Senin (3/10/2025).
Namun, persoalan di Manado hanyalah sebagian kecil dari dugaan penyimpangan yang lebih besar. Di Tanah Papua, ratusan warga disebut menjadi korban janji manis lembaga yang sama. SKKP, melalui sejumlah pengurusnya, mengajak masyarakat bergabung dengan janji investasi untuk membangun dapur sehat atau Sentra Pelayanan Pangan Gizi (SPPG).
Iming-iming itu membuat banyak tokoh adat, pemuda, dan tokoh agama di enam provinsi se-Tanah Papua membentuk kepengurusan SKKP daerah. Bahkan, pada Februari 2025, pelantikan pengurus di Jayapura dilaksanakan dengan biaya swadaya masyarakat yang disebut mencapai Rp 500 juta.
Namun, hingga kini, realisasi investasi yang dijanjikan tak kunjung terealisasi.
“SKKP Pusat tidak bertanggung jawab. Kami sudah mengerahkan masyarakat dan mengeluarkan biaya besar, tapi setelah semua siap, mereka malah menyuruh kami cari investor sendiri,” ungkap salah satu Ketua SKKP daerah di Papua kepada Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke.
Kisah serupa muncul di Mesuji, Lampung. Beberapa pengelola SPPG di sana mengaku diminta menyetor uang Rp 500 per anak per hari kepada Yayasan SKKP dari dana BGN (Bantuan Gizi Nasional).
“Walau berat, kami tetap setor karena takut kegiatan kami disetop. Ketua yayasannya kan mantan polisi, kami takut dibuat masalah,” kata seorang pengelola SPPG yang enggan disebut namanya.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Wilson Lalengke menyatakan kekecewaannya terhadap kepemimpinan SKKP. Ia bahkan menilai lembaga itu telah melenceng jauh dari semangat kesejahteraan sosial yang diusung.
“Saya dulu bergabung karena kenal baik dengan ketuanya. Tapi saya kemudian sadar, lembaga ini hanya alat untuk kepentingan pribadi. Bukan Satuan Kerja Kesejahteraan Prajurit, tapi lebih tepat disebut Satuan Kerja Kesejahteraan Pribadi,” ujar Wilson.
Wilson juga mengungkapkan bahwa seorang pengusaha di Batam menjadi korban modus serupa, mengalami kerugian lebih dari Rp 500 juta setelah diajak bekerja sama dalam proyek tambang timah di Bangka Belitung.
“Setelah uang diserahkan, lokasi tambang tidak jelas. Telepon tidak diangkat, pesan WhatsApp pun tak dibalas,” katanya.
Lebih jauh, Wilson mengingatkan agar masyarakat mewaspadai oknum yang mengatasnamakan SKKP. Ia menyebut mendapat informasi adanya permintaan uang senilai Rp 1,5 miliar dari seorang pengusaha tambang emas di Sulawesi Utara dengan dalih membantu pengurusan izin di Jakarta.
“Jangan mudah percaya. Uang bisa lenyap, sementara izin yang dijanjikan tidak akan pernah datang,” ujarnya menegaskan.
Wilson Lalengke, yang juga alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012, menyerukan agar lembaga dan instansi pemerintah berhati-hati menjalin kerja sama dengan SKKP maupun pihak-pihak yang mengaku mewakilinya.
“Sudah saatnya masyarakat lebih kritis. Jangan sampai tertipu oleh lembaga yang membawa-bawa nama kesejahteraan tapi justru menyengsarakan rakyat,” pungkasnya.
(TIM/Redaksi)
